Manado (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara optimistis pengoptimalan program KB ikut mempercepat penurunan angka stunting di daerah itu.
"Di Sulut sudah terbentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), harapannya ikut mempercepat penurunan angka kekerdilan," ujar Kepala BKKBN Sulut Diano T Tandaju di Manado, Minggu.
TPPAS ini, kata dia, terbentuk hingga ke kelurahan dan desa, yang sasarannya ikut mendorong pencapaian target penurunan angka stunting hingga 14 persen di Tahun 2024.
"Oleh karena itu masih perlu upaya kerja keras dalam menurunkan angka stunting melalui peningkatan kepesertaan ber-KB," katanya.
Ketika menjadi peserta, menurut dia, maka dapat mengintervensi dengan menunda atau menjarangkan kelahiran pada keluarga yang berisiko stunting, melalui koordinasi peningkatan perluasan akses pelayanan KB di fasilitas kesehatan dan terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SIMSDM) BKKBN.
Karena itu dia berharap Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) memiliki data pendukung, seperti program Pendataan Keluarga Tahun 2021 serta data stunting.
"Sosialisasi ini diharapkan dapat memperkuat komitmen organisasi perangkat daerah KB, pemangku kepentingan, mitra kerja terkait dan fasilitas kesehatan melakukan percepatan penurunan stunting di wilayah kerja masing masing," ucapnya.
Sosialisasi itu diikuti Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB/Fungsional Pelayanan KKB dan PKB/PLKB kabupaten/kota Se-Provinsi Sulut.
"Di Sulut sudah terbentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), harapannya ikut mempercepat penurunan angka kekerdilan," ujar Kepala BKKBN Sulut Diano T Tandaju di Manado, Minggu.
TPPAS ini, kata dia, terbentuk hingga ke kelurahan dan desa, yang sasarannya ikut mendorong pencapaian target penurunan angka stunting hingga 14 persen di Tahun 2024.
"Oleh karena itu masih perlu upaya kerja keras dalam menurunkan angka stunting melalui peningkatan kepesertaan ber-KB," katanya.
Ketika menjadi peserta, menurut dia, maka dapat mengintervensi dengan menunda atau menjarangkan kelahiran pada keluarga yang berisiko stunting, melalui koordinasi peningkatan perluasan akses pelayanan KB di fasilitas kesehatan dan terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SIMSDM) BKKBN.
Karena itu dia berharap Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) memiliki data pendukung, seperti program Pendataan Keluarga Tahun 2021 serta data stunting.
"Sosialisasi ini diharapkan dapat memperkuat komitmen organisasi perangkat daerah KB, pemangku kepentingan, mitra kerja terkait dan fasilitas kesehatan melakukan percepatan penurunan stunting di wilayah kerja masing masing," ucapnya.
Sosialisasi itu diikuti Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB/Fungsional Pelayanan KKB dan PKB/PLKB kabupaten/kota Se-Provinsi Sulut.