Manado, (ANTARA Sulut) - Sekretaris Daerah Kota Manado Haefrey Sendoh melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Planologi melalui Direktur Perencanaan Hutan Kementerian Kehutanan Marsyud, di ruang kerja Direktur Perencanaan Hutan Kemenhut RI di Jakarta, Senin.
Sekdakot Manado menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi terutama mengenai permasalahan tata ruang.
Menanggapi hal tersebut Direktur Perencanaan Hutan Kementerian Kehutanan Marsyud, mengatakan semua hal harus diatur dalam proses tata ruang.
"Kami menyarankan Pemerintah Kota Manado untuk bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui instansi terkait untuk segera membentuk tim tapal batas guna secepatnya menyelesaikan masalah tersebut," katanya.
Ia mengatakan Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan sudah meneliti dan sangat berhati – hati dalam hal tapal batas tersebut.
Usai bertemu dengan Kementerian Kehutanan RI, Sekdakot Manado yang didampingi oleh Kadis Tata Kota, BJ Mailangkay, Kadis Pertanian, Philip Sondakh serta Kasubbag Protokol Setda Manado, Maicel Wokas, mendatangi Gedung DPR-RI dan melaksanakan Pertemuan bersama Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam.
Kunjungan tersebut membicarakan mengenai Penentuan Peruntukan Pulau Bunaken dan Manado Tua.
Sekdakot kembali memaparkan pokok permasalahan dan tindakan yang sudah diambil pihak Pemkot dalam menangani hal tersebut.
"Pemkot Manado mengharapkan agar keseluruhan Pulau Bunaken yang memiliki luas 772 hektar dan kawasan pesisir Manado Tua yang memiliki luas 381 hektar plus 1 hektar di puncak Manado Tua untuk dijadikan kawasan Pemukiman, Pertanian dan Pariwisata,"katanya.
Ia mengatakan hal tersebut menjadi polemik karena yang disetujui oleh DPR RI hanya seluas 90 hektar saja.
Ibnu Multazam yang sebelumnya sudah pernah meninjau Pulau Bunaken pada pertengahan Oktober lalu mengatakan akan meminta kepada Tim Terpadu untuk kembali melakukan Evaluasi.
"Kami akan segera menurunkan tim terpadu untuk melakukan evaluasi disana," katanya.
Ia mengatakan intinya pihaknya akan selalu mendukung program-program yang pro rakyat.
Tim Komisi IV DPR RI melakukan peninjauan fisik lokasi dan peruntukan lokasi alih fungsi hutan di Pulau Bunaken didampingi Wawali Manado, Harley AB Mangindaan.
Dalam kesempatan tersebut, mereka Ibnu Multazam menyampaikan didepan para warga Bunaken bahwa tidak ada niat sama sekali untuk memindahkan para warga dari Bunaken.
Sekdakot Manado menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi terutama mengenai permasalahan tata ruang.
Menanggapi hal tersebut Direktur Perencanaan Hutan Kementerian Kehutanan Marsyud, mengatakan semua hal harus diatur dalam proses tata ruang.
"Kami menyarankan Pemerintah Kota Manado untuk bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui instansi terkait untuk segera membentuk tim tapal batas guna secepatnya menyelesaikan masalah tersebut," katanya.
Ia mengatakan Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan sudah meneliti dan sangat berhati – hati dalam hal tapal batas tersebut.
Usai bertemu dengan Kementerian Kehutanan RI, Sekdakot Manado yang didampingi oleh Kadis Tata Kota, BJ Mailangkay, Kadis Pertanian, Philip Sondakh serta Kasubbag Protokol Setda Manado, Maicel Wokas, mendatangi Gedung DPR-RI dan melaksanakan Pertemuan bersama Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam.
Kunjungan tersebut membicarakan mengenai Penentuan Peruntukan Pulau Bunaken dan Manado Tua.
Sekdakot kembali memaparkan pokok permasalahan dan tindakan yang sudah diambil pihak Pemkot dalam menangani hal tersebut.
"Pemkot Manado mengharapkan agar keseluruhan Pulau Bunaken yang memiliki luas 772 hektar dan kawasan pesisir Manado Tua yang memiliki luas 381 hektar plus 1 hektar di puncak Manado Tua untuk dijadikan kawasan Pemukiman, Pertanian dan Pariwisata,"katanya.
Ia mengatakan hal tersebut menjadi polemik karena yang disetujui oleh DPR RI hanya seluas 90 hektar saja.
Ibnu Multazam yang sebelumnya sudah pernah meninjau Pulau Bunaken pada pertengahan Oktober lalu mengatakan akan meminta kepada Tim Terpadu untuk kembali melakukan Evaluasi.
"Kami akan segera menurunkan tim terpadu untuk melakukan evaluasi disana," katanya.
Ia mengatakan intinya pihaknya akan selalu mendukung program-program yang pro rakyat.
Tim Komisi IV DPR RI melakukan peninjauan fisik lokasi dan peruntukan lokasi alih fungsi hutan di Pulau Bunaken didampingi Wawali Manado, Harley AB Mangindaan.
Dalam kesempatan tersebut, mereka Ibnu Multazam menyampaikan didepan para warga Bunaken bahwa tidak ada niat sama sekali untuk memindahkan para warga dari Bunaken.