Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko optimistis penurunan jumlah kasus kekerdilan (stunting) pada anak hingga di bawah 14 persen dapat tercapai pada 2024 seiring dengan penanganan stunting di Indonesia yang makin baik dan sistematis.
"Saat ini ada 600.000 personel Pendamping Keluarga Nusantara yang siap menjalankan strategi penurunan tengkes (stunting) sehingga saya yakin target Presiden Jokowi terkait penurunan stunting hingga angka di bawah 14 persen pada tahun 2024 bisa tercapai," kata Moeldoko dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis.
Hal ini disampaikan Moeldoko saat menghadiri Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga Nusantara Bergerak di Alun-Alun Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis.
Menurut pendataan keluarga 2021 (PK 21), jumlah keluarga berisiko tengkes di Indonesia mencapai 21,9 juta keluarga.
Untuk menangani permasalahan tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengerahkan 600 ribu personel yang tergabung dalam 200 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang siap memberikan informasi dan pelayanan kepada keluarga untuk mencegah tengkes.
Menurut Moeldoko, ada tiga aktor utama yang berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan tengkes, yakni bidan, penggerak PKK, dan kader keluarga berencana (KB).
"Dengan tiga aktor utama ini, tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, bahkan permasalahan stunting pun bisa mereka selesaikan," kata Purnawirawan Jenderal itu.
Sementara itu, salah satu tugas Kantor Staf Presiden (KSP) adalah mengawal dan memastikan program strategis nasional bisa berjalan dengan baik.
Stunting menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian utama Pemerintahan Jokowi - Ma'aruf Amin.
Bahkan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menargetkan angka prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2022 dapat turun minimal 3 persen dibandingkan tahun 2021 yang berada pada angka 24,4 persen.
Namun demikian, angka prevalensi stunting pada 2021 sudah jauh menurun dibandingkan pada 2018 sebesar 30,8 persen.
Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang kini tengah berupaya keras mencapai target zero stunting pada tahun 2023.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebutkan angka stunting di Jawa Barat sudah di bawah 13 persen, salah satunya dipengaruhi inovasi penanganan stunting, yakni program Ojek Makanan Balita (Omaba).
"Sayangnya, infrastruktur kesehatan kita kurang cukup, misalnya Puskesmas masih sangat terbatas jumlahnya. Ke depannya, Puskesmas harus naik jumlahnya, sehingga bisa melakukan pertahanan kesehatan dengan baik dan mencegah terjadinya stunting," kata Ridwan Kamil.
"Saat ini ada 600.000 personel Pendamping Keluarga Nusantara yang siap menjalankan strategi penurunan tengkes (stunting) sehingga saya yakin target Presiden Jokowi terkait penurunan stunting hingga angka di bawah 14 persen pada tahun 2024 bisa tercapai," kata Moeldoko dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis.
Hal ini disampaikan Moeldoko saat menghadiri Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga Nusantara Bergerak di Alun-Alun Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis.
Menurut pendataan keluarga 2021 (PK 21), jumlah keluarga berisiko tengkes di Indonesia mencapai 21,9 juta keluarga.
Untuk menangani permasalahan tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengerahkan 600 ribu personel yang tergabung dalam 200 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang siap memberikan informasi dan pelayanan kepada keluarga untuk mencegah tengkes.
Menurut Moeldoko, ada tiga aktor utama yang berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan tengkes, yakni bidan, penggerak PKK, dan kader keluarga berencana (KB).
"Dengan tiga aktor utama ini, tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, bahkan permasalahan stunting pun bisa mereka selesaikan," kata Purnawirawan Jenderal itu.
Sementara itu, salah satu tugas Kantor Staf Presiden (KSP) adalah mengawal dan memastikan program strategis nasional bisa berjalan dengan baik.
Stunting menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian utama Pemerintahan Jokowi - Ma'aruf Amin.
Bahkan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menargetkan angka prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2022 dapat turun minimal 3 persen dibandingkan tahun 2021 yang berada pada angka 24,4 persen.
Namun demikian, angka prevalensi stunting pada 2021 sudah jauh menurun dibandingkan pada 2018 sebesar 30,8 persen.
Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang kini tengah berupaya keras mencapai target zero stunting pada tahun 2023.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebutkan angka stunting di Jawa Barat sudah di bawah 13 persen, salah satunya dipengaruhi inovasi penanganan stunting, yakni program Ojek Makanan Balita (Omaba).
"Sayangnya, infrastruktur kesehatan kita kurang cukup, misalnya Puskesmas masih sangat terbatas jumlahnya. Ke depannya, Puskesmas harus naik jumlahnya, sehingga bisa melakukan pertahanan kesehatan dengan baik dan mencegah terjadinya stunting," kata Ridwan Kamil.