Manado (ANTARA) - Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw berharap pengelolaan keuangan daerah tahun 2021 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Pekan depan opini BPK atas pengelolaan keuangan daerah akan diumumkan. Mudah-mudahan kita meraih WTP," kata Steven saat apel ASN di Manado, Senin.
Dia meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Provinsi Sulut berpikiran akuntabel dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai abdi masyarakat.
"Kalau berpikiran seperti ini (akuntabel), bahasa kasarnya tidak berpikiran rampok, tidak berpikiran kalau tidak sekarang, kapan lagi?" katanya.
Berpikiran tidak akuntabel tersebut, menurut dia, merupakan paradigma lama. Dia menyayangkan masih ada ASN yang memiliki pola pikir kuno tersebut.
"Tetap saja terjadi, dari hal-hal kecil seperti ATK, perjalanan dinas dalam daerah; masih ada laporan-laporan yang saya terima. Masih ada yang menyalahgunakan atau tidak akuntabel," ujarnya.
Oleh karena itu, dia berharap seluruh ASN Pemprov Sulut bekerja sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku agar terhindar dari praktik tidak terpuji dan merugikan masyarakat. Hingga 2020, Provinsi Sulut sudah tujuh kali meraih opini WTP dari BPK secara berturut-turut.
"Pekan depan opini BPK atas pengelolaan keuangan daerah akan diumumkan. Mudah-mudahan kita meraih WTP," kata Steven saat apel ASN di Manado, Senin.
Dia meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Provinsi Sulut berpikiran akuntabel dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai abdi masyarakat.
"Kalau berpikiran seperti ini (akuntabel), bahasa kasarnya tidak berpikiran rampok, tidak berpikiran kalau tidak sekarang, kapan lagi?" katanya.
Berpikiran tidak akuntabel tersebut, menurut dia, merupakan paradigma lama. Dia menyayangkan masih ada ASN yang memiliki pola pikir kuno tersebut.
"Tetap saja terjadi, dari hal-hal kecil seperti ATK, perjalanan dinas dalam daerah; masih ada laporan-laporan yang saya terima. Masih ada yang menyalahgunakan atau tidak akuntabel," ujarnya.
Oleh karena itu, dia berharap seluruh ASN Pemprov Sulut bekerja sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku agar terhindar dari praktik tidak terpuji dan merugikan masyarakat. Hingga 2020, Provinsi Sulut sudah tujuh kali meraih opini WTP dari BPK secara berturut-turut.