Manado, (ANTARA Sulut) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, melakukan kunjungan kerja ke Kota Manado, Sulawesi Utara, untuk belajar optimalisasi pendapatan asli daerah dan terkait rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS), Senin.
"Kami mau tahu lebih banyak tentang pengelolaan pendapatan daerah, dan penerimaan CPNS," kata Ketua Rombongan DPRD Jepara, Isman Mustafa Patamani di Manado, Senin.
Patamani mengatakan, pihaknya juga ingin mengetahui bagaimana pendapatan asli daerah dari Dinas Perhubungan, sebagai salah satu penopang PAD, seperti pemasukan dari pemeriksaan kelayakan kendaraan dan retribusi parkir.
Ia mengatakan, hal lain yang ingin diketahui dari Manado, adalah bagaimana penerimaan CPNS, apakah mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB atau hanya sebagai iming-iming untuk balas budi.
"Kami mau tahu apakah memang penerimaan CPNS itu dilakukan untuk tim-tim sukses para wali kota dan anggota legislatif, atau terbuka untuk umum," katanya.
Anggota Komisi B DPRD Jepara Zainudin Toha, menanyakan tentang penerimaan daerah dan bagaimana pengelolaan PBB PP di Manado, apakah dilakukan oleh pemerintah langsung dan bagaimana dengan bantuan dari KPP Pratama.
"Kami juga ingin tahu bagaimana dengan penerimaan CPNS apakah struktur APBD itu belanja pegawai lebih tinggi atau sama dengan pembangunan," kata Zainudin.
"Kami mau tahu lebih banyak tentang pengelolaan pendapatan daerah, dan penerimaan CPNS," kata Ketua Rombongan DPRD Jepara, Isman Mustafa Patamani di Manado, Senin.
Patamani mengatakan, pihaknya juga ingin mengetahui bagaimana pendapatan asli daerah dari Dinas Perhubungan, sebagai salah satu penopang PAD, seperti pemasukan dari pemeriksaan kelayakan kendaraan dan retribusi parkir.
Ia mengatakan, hal lain yang ingin diketahui dari Manado, adalah bagaimana penerimaan CPNS, apakah mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB atau hanya sebagai iming-iming untuk balas budi.
"Kami mau tahu apakah memang penerimaan CPNS itu dilakukan untuk tim-tim sukses para wali kota dan anggota legislatif, atau terbuka untuk umum," katanya.
Anggota Komisi B DPRD Jepara Zainudin Toha, menanyakan tentang penerimaan daerah dan bagaimana pengelolaan PBB PP di Manado, apakah dilakukan oleh pemerintah langsung dan bagaimana dengan bantuan dari KPP Pratama.
"Kami juga ingin tahu bagaimana dengan penerimaan CPNS apakah struktur APBD itu belanja pegawai lebih tinggi atau sama dengan pembangunan," kata Zainudin.
Sekretaris Komisi B Boby Daud menjelaskan, di Manado peran DPRD sangat besar dalam mendukung pemerintah mengumpulkan PAD, termasuk memfasilitasi penyeesaian berbagai masalah tunggakan pajak di Kota ini.
"Kami memberikan banyak masukan, dan ikut mengingatkan seluruh wajib pajak, untuk membayar pajak, kalau tak bermasalah, dan biasanya berhasil," katanya.
Daud juga mengatakan, pemerintah dan DPRD bersinergi dalam segala hal untuk menopang pendapatan daerah sekaligus menjadikan Manado sebagai kota yang menyenangkan.
Asisten III Sekretaris Daerah Kota Manado, Henny Giroth, mengatakan, untuk struktur APBD Manado, belanja pegawai masih lebih besar yakni 54 persen, sisanya 46 untuk pembangunan, karena itu daerah ini masih memberlakukan moratorium PNS.
Sedangkan tentang rencana untuk menerima PBB PP di Manado, pemerintah sudah menyiapkan semua fasilitas termasuk menyekolahkan 10 PNS di Sekolah Tinggi Administrasi Negara (STAN) dan telah kembali, serta magang kerja di KPP pratama Manado, untuk belajar pengelolaan pajak.
"Kami bahkan sudah mendapatkan pinjaman kantor dari KPP Pratama sesuai izin Kementerian Keuangan, termasuk penggunaan fasilitas komputer dan sistemnya juga diajarkan," kata Giroth. ***1***
(T.KR-JHB/B/T007/T007) 16-09-2013 11:32:11
Asisten III Sekretaris Daerah Kota Manado, Henny Giroth, mengatakan, untuk struktur APBD Manado, belanja pegawai masih lebih besar yakni 54 persen, sisanya 46 untuk pembangunan, karena itu daerah ini masih memberlakukan moratorium PNS.
Sedangkan tentang rencana untuk menerima PBB PP di Manado, pemerintah sudah menyiapkan semua fasilitas termasuk menyekolahkan 10 PNS di Sekolah Tinggi Administrasi Negara (STAN) dan telah kembali, serta magang kerja di KPP pratama Manado, untuk belajar pengelolaan pajak.
"Kami bahkan sudah mendapatkan pinjaman kantor dari KPP Pratama sesuai izin Kementerian Keuangan, termasuk penggunaan fasilitas komputer dan sistemnya juga diajarkan," kata Giroth. ***1***
(T.KR-JHB/B/T007/T007) 16-09-2013 11:32:11