Manado, 22/7 (Antara Sulut) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara mendukung pemerintah provinsi setempat dengan Kejaksaan Tinggi Sulut melaksanakan program Siswa Taat Hukum atau Sitahu.
Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Jhon Dumais di Manado, Senin, memberikan apresasi terhadap pelaksanaan program Sitahu tersebut.
"Mendorong agar program tersebut dapat terus dilaksanakan," kata Dumais juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulut.
Jhon Dumais mengatakan bahwa hal itu merupakan salah satu program unggulan dalam upaya memberikan pencerahan mengenai hukum kepada masyarakat melalui pelajar.
Program itu, kata dia, akan menjadi masyarakat mulai dari tingkat pelajar untuk dapat taat hukum.
"Dengan langkah ini, generasi muda daerah itu akan mengetahui rambu-rambu atau aturan hukum sehingga akan meminimalisasi pelanggaran hukum," katanya.
Terkait dengan anggaran Sitahu, dia mengatakan, perlu adanya tambahan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini.
Hal itu, menurut dia, penting sebab program Sitahu dilakukan di 15 kabupaten dan kota pada provinsi tersebut.
Komisi I akan memperjuangkan supaya alokasi anggaran untuk mendukung program Sitahu itu dapat ditingkatkan pada APBD Perubahan 2013.
"DPRD akan memperjuangkan penambahan anggaran di APBD Perubahan serta APBD 2014," kata Dumais.
Dumais juga mendukung upaya dari Kejati Sulut dalam melakukan pemberantasan korupsi.@antarasulut.com
Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Jhon Dumais di Manado, Senin, memberikan apresasi terhadap pelaksanaan program Sitahu tersebut.
"Mendorong agar program tersebut dapat terus dilaksanakan," kata Dumais juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulut.
Jhon Dumais mengatakan bahwa hal itu merupakan salah satu program unggulan dalam upaya memberikan pencerahan mengenai hukum kepada masyarakat melalui pelajar.
Program itu, kata dia, akan menjadi masyarakat mulai dari tingkat pelajar untuk dapat taat hukum.
"Dengan langkah ini, generasi muda daerah itu akan mengetahui rambu-rambu atau aturan hukum sehingga akan meminimalisasi pelanggaran hukum," katanya.
Terkait dengan anggaran Sitahu, dia mengatakan, perlu adanya tambahan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini.
Hal itu, menurut dia, penting sebab program Sitahu dilakukan di 15 kabupaten dan kota pada provinsi tersebut.
Komisi I akan memperjuangkan supaya alokasi anggaran untuk mendukung program Sitahu itu dapat ditingkatkan pada APBD Perubahan 2013.
"DPRD akan memperjuangkan penambahan anggaran di APBD Perubahan serta APBD 2014," kata Dumais.
Dumais juga mendukung upaya dari Kejati Sulut dalam melakukan pemberantasan korupsi.@antarasulut.com