Sumatera Selatan (ANTARA) - Sebanyak 2.000 aparat gabungan Polri, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan lengkap dengan alat pelindung diri dan kendaraan pengurai massa memperketat pengamanan demonstrasi mahasiswa di Palembang, Sumatera Selatan dengan mengedepankan tindakan humanis.
Dalam tim gabungan pengamanan tersebut, kepolisian mengerahkan sebanyak 1.900 personel dari Polda Sumsel dan BKO Polrestabes Palembang beserta polres jajaran, kata Kasubbid Penerangan Masyarakat Polda Sumsel AKBP Erlangga, di Palembang, Senin.
Masing-masing sebanyak 1.000 personel dari Polrestabes Palembang, 200 personel apel siaga (Polres Ogan Ilir, Prabumulih, Banyuasin, Ogan Komering Ilir), dan 700 personel Polda Sumsel.
Baca juga: Polrestro Tangerang mengantisipasi pelajar hingga anarko ikut demo
Mereka telah bersiaga di setiap lokasi demonstrasi mahasiswa di antaranya di Jalan POM IX, Kecamatan Ilir Barat 1 (Kantor DPRD Sumsel), dan di Jalan Kapten A Rivai (Kantor Gubernur Sumsel) sejak pukul 8.00 WIB.
“Aparat disiagakan dengan perintah untuk tetap mengedepankan pendekatan humanis, sehingga mahasiswa menyampaikan aspirasinya dengan tertib sama seperti pola aksi beberapa hari lalu,” kata dia.
Kepala Satlantas Polrestabes Palembang Kompol Rendy S Aditama mengatakan, selama jalannya demontrasi di Jalan POM IX dan Kantor Gubernur tersebut, maka akses lalu lintas di sana dialihkan ke jalan lainnya.
Pengalihan arus lalu lintas tersebut mulai dari Jalan Angkatan 45, Jalan Jenderal Sudirman Simpang RSK Charitas, dan Jalan Kapten A Rivai Simpang Bukit Besar.
“Jalur dari Simpang Bukit Besar atau Kapten A Rivai mengarah ke POM IX ditutup total, Jalur dari Jalan Angkatan 45 diarahkan ke Jenderal Sudirman Simpang RSK Charitas,” kata dia pula.
Tuntutan Mahasiswa
Adapun berdasarkan pantauan di lokasi, massa demonstrasi tampak mulai memadati sepanjang jalan depan Kantor DPRD Sumsel pada pukul 11.20 WIB dengan membawa spanduk, poster bertuliskan tuntutan kepada Pemerintah melalui mobil bak terbuka berisi alat pengeras suara.
Diperkirakan ada sebanyak 3.000 mahasiswa aliansi dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta yang akan melaksanakan demonstrasi.
Mereka menyampaikan lima poin tuntutan protes terhadap pemerintah pusat yang juga serentak dilakukan di daerah lain nasional.
Salah satu koordinator lapangan demonstrasi dari Aliansi Kader Mahasiswa Muhammadiyah Palembang Wahyu Perdana mengatakan, lima poin tuntutan protes tersebut meliputi mahasiswa menuntut Presiden Joko Widodo untuk bersikap tegas atau menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode, karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara.
Baca juga: Polisi periksa belasan pemuda di JPO depan gedung DPR RI
Kemudian menuntut Presiden Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), termasuk pasal-pasal bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan.
Lalu, menuntut Presiden Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran, dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya. Kemudian, menuntut Presiden Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait, serta menuntut Presiden Jokowi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.
“Tuntutan ini kami sampaikan kepada pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah daerah untuk kemudian dapat mereka sampaikan kepada pemerintah pusat bahwa aspirasi masyarakat Sumatera Selatan itu menolak presiden tiga periode,” kata Wahyu di hadapan blokade pagar kawan berduri di depan DPRD Sumsel.
Dalam tim gabungan pengamanan tersebut, kepolisian mengerahkan sebanyak 1.900 personel dari Polda Sumsel dan BKO Polrestabes Palembang beserta polres jajaran, kata Kasubbid Penerangan Masyarakat Polda Sumsel AKBP Erlangga, di Palembang, Senin.
Masing-masing sebanyak 1.000 personel dari Polrestabes Palembang, 200 personel apel siaga (Polres Ogan Ilir, Prabumulih, Banyuasin, Ogan Komering Ilir), dan 700 personel Polda Sumsel.
Baca juga: Polrestro Tangerang mengantisipasi pelajar hingga anarko ikut demo
Mereka telah bersiaga di setiap lokasi demonstrasi mahasiswa di antaranya di Jalan POM IX, Kecamatan Ilir Barat 1 (Kantor DPRD Sumsel), dan di Jalan Kapten A Rivai (Kantor Gubernur Sumsel) sejak pukul 8.00 WIB.
“Aparat disiagakan dengan perintah untuk tetap mengedepankan pendekatan humanis, sehingga mahasiswa menyampaikan aspirasinya dengan tertib sama seperti pola aksi beberapa hari lalu,” kata dia.
Kepala Satlantas Polrestabes Palembang Kompol Rendy S Aditama mengatakan, selama jalannya demontrasi di Jalan POM IX dan Kantor Gubernur tersebut, maka akses lalu lintas di sana dialihkan ke jalan lainnya.
Pengalihan arus lalu lintas tersebut mulai dari Jalan Angkatan 45, Jalan Jenderal Sudirman Simpang RSK Charitas, dan Jalan Kapten A Rivai Simpang Bukit Besar.
“Jalur dari Simpang Bukit Besar atau Kapten A Rivai mengarah ke POM IX ditutup total, Jalur dari Jalan Angkatan 45 diarahkan ke Jenderal Sudirman Simpang RSK Charitas,” kata dia pula.
Tuntutan Mahasiswa
Adapun berdasarkan pantauan di lokasi, massa demonstrasi tampak mulai memadati sepanjang jalan depan Kantor DPRD Sumsel pada pukul 11.20 WIB dengan membawa spanduk, poster bertuliskan tuntutan kepada Pemerintah melalui mobil bak terbuka berisi alat pengeras suara.
Diperkirakan ada sebanyak 3.000 mahasiswa aliansi dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta yang akan melaksanakan demonstrasi.
Mereka menyampaikan lima poin tuntutan protes terhadap pemerintah pusat yang juga serentak dilakukan di daerah lain nasional.
Salah satu koordinator lapangan demonstrasi dari Aliansi Kader Mahasiswa Muhammadiyah Palembang Wahyu Perdana mengatakan, lima poin tuntutan protes tersebut meliputi mahasiswa menuntut Presiden Joko Widodo untuk bersikap tegas atau menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode, karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara.
Baca juga: Polisi periksa belasan pemuda di JPO depan gedung DPR RI
Kemudian menuntut Presiden Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), termasuk pasal-pasal bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan.
Lalu, menuntut Presiden Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran, dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya. Kemudian, menuntut Presiden Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait, serta menuntut Presiden Jokowi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.
“Tuntutan ini kami sampaikan kepada pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah daerah untuk kemudian dapat mereka sampaikan kepada pemerintah pusat bahwa aspirasi masyarakat Sumatera Selatan itu menolak presiden tiga periode,” kata Wahyu di hadapan blokade pagar kawan berduri di depan DPRD Sumsel.