(ANTARA Sulut) - Perempuan tidak lagi terkungkung dan berada di bawah bayang-bayang kaum laki-laki. Sistem patriarki yang memposisikan peran laki-laki sebagai yang utama, secara perlahan digerus. Perempuan pun tampil dan mulai mensejajarkan diri melalui peran dan kreatifitas yang nyata dan mandiri.
"Tak lagi menjadi subordinasi laki-laki. Perempuan terus mengembangkan potensi yang dimiliki. Banyak yang telah berkarya di berbagai strata apakah legislatif, eksekutif bahkan sektor swasta," kata Direktur Eksekutif Swara Parangpuan Sulawesi Utara(Sulut) , Vivi George.
Sejak dimungkinkannya peran perempuan diakomodasi partai politik (30) persen dari calon legislatif, posisi tawar semakin kuat bahkan hampir 30 persen keterwakilan seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
Srikandi-srikandi provinsi Nyiur Melambai terus menorehkan karya. Tak kalah dengan laki-laki. Sebut saja anggota DPR-RI Paula Sinjal utusan Partai Demokrat, Vanda Sarundajang dari Partai Demokrat atau Yasti Soepredjo dari Partai Amanah Nasional.
Dari enam kursi untuk daerah pemilihan Sulawesi Utara, kaum perempuan membagi proporsi setengah-setengah dengan laki-laki. Bahkan satu kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diraih Aryanthi Baramuli Putri, semakin mempertegas kiprah perempuan Sulawesi Utara menjadi duta nasional.
Di DPRD Provinsi Sulawesi Utara pun demikian. Keterwakilan perempuan mencapai 27 persen atau 12 kursi dari 45 kursi yang tersedia.
Total keterwakilan perempuan dari aras DPR-RI, DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan 15 kabupaten dan kota sebagaimana data Swara Parangpuan 2011, sebesar 23 persen atau 102 kursi dari 458 kursi yang tersedia.
"Peningkatan kapasitas diri perempuan yang duduk sebagai anggota legislatif menjadi penting. Ini ada kaitannya dengan pengambilan keputusan terkait program dan penganggarannya," kata dia.
Bila didistribusikan ke parpol pengusung anggota legislatif perempuan, Partai Golkar menempatkan 31 kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 21 kursi, Partai Demokrat 11 kursi, dan Partai Damai Sejahtera delapan kursi.
Selanjutnya, Partai Hanura dan Partai Barnas masing-masing mewakilkan enam kursi. Partai Gerindra, PKPB dan PKPI masing-masing tiga kursi, Partai Amanah Nasional dua kursi. Sementara Partai Pelopor, Republikan, PKS, PPRN, PDK, PBR, PDP, PNBK dan PIS masing-masing memperoleh satu kursi.
Lain legislatif lain pula eksekutif. Sebagaimana data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPP-PA) Provinsi Sulawesi Utara, populasi penduduk 2012 sebanyak 2.296.666 jiwa. Populasi penduduk perempuan sebanyak 1.123.428 atau 48,92 persen. Sedangkan laki-laki sebanyak 1.173.238 atau 51,08 persen.
Partisipasi perempuan yang bekerja di Pemerintah Provinsi Sulawesi menyebar bervariasi menurut eselonisasi. Tidak ada pejabat perempuan yang mengisi eselon I. Sementara di eselon II menempatkan lima pejabat, eselon III sebanyak 96 pejabat dan eselon IV sebanyak 305 pejabat.
"Pemberdayaan perempuan termasuk anak merujuk pada segala upaya untuk menjadikan mereka memiliki kemampuan serta kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Kemampuan ini mencakup aspek sosial, politik, budaya, ekonomi dan hukum," kata Kepala BPP-PA Provinsi Sulawesi Utara, Ir Mieke Pangkong MSi.
Dia menambahkan misi yang diemban BPP-PA Sulawesi Utara adalah meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkan kwalitas hidup perempuan, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan lanjut usia.
Di sisi lain, kata dia, hingga tahun 2015 sejumlah target telah dicanangkan untuk memperkuat peran perempuan yang menggalang kerja sama dengan para pihak terkait.
Dia menjelaskan, target-target yang akan dicapai adalah memfasilitasi peningkatan proporsi perempuan di parlemen, mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan termasuk anak, serta meningkatkan kompetensi perempuan melalui pelatihan-pelatihan.
"Tak kalah pentingnya, BPP-PA Sulut terus memberantas tindak pidana perdagangan orang. Selain itu mendorong pertumbuhan wirausaha perempuan, partisipasi tenaga kerja perempuan di lembaga swasta dan meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah. Memang butuh penguatan secara kelembagaan," ungkapnya.
Di sektor penempatan tenaga kerja ke luar negeri, peran perempuan tak bisa dianggap sebelah mata. Penempatan tenaga kerja tahun 2012, perempuan menguasai 75 persen dari 326 TKI Sulawesi Utara yang dipekerjakan ke sejumlah negara Asia, Afrika, Eropa dan Amerika Serikat.
Menurut Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Manado, Sulawesi Utara, Jefry Sigar, dominasi pekerja perempuan ini terserap pada sektor informal.
"Dari sisi upah yang diperoleh cukup besar. Variasinya dari lima juta rupiah hingga sepuluh juta, bergantung pada negara mana dia dipekerjakan," kata Sigar.
Dia menambahkan, kiprah perempuan bekerja di luar negeri bukan soal nama, tapi mau menegaskan perannya membantu menggerakkan roda ekonomi keluarga, sama halnya yang dilakukan laki-laki.
Upah kerja, kata dia, bisa dimanfaatkan membangun rumah, membantu orang tua. Termasuk merencanakan kehidupan matang di masa depan bersama suami dan anak bila sudah berkeluarga. Apalagi kalau belum berkeluarga, kesempatan mendulang rupiah terbuka lebar.
"Data Bank Indonesia, sekitar lima miliar rupiah yang ditransfer ke rekening keluarga yang ada di Sulawesi Utara. Nominal yang tidak sedikit dan akan terus bertambah bila penempatan tenaga kerja ditingkatkan volumenya," jelasnya.
Peran perempuan terhadap pembangunan bangsa ini sudah semakin diakui dan setara dengan dengan laki-laki, karena itu perhatian pemerintah dengan memberi porsi makin seimbang pada posisi di legislatiF dan eksekutif patut diancungi jempol, dan ini hendaknya momotivasi semua perempuan di Indonesia termasuk Sulut supaya terus mendorong dirinya masing-masing makin berkualitas.
(guntur/@antarasulutcom)
"Tak lagi menjadi subordinasi laki-laki. Perempuan terus mengembangkan potensi yang dimiliki. Banyak yang telah berkarya di berbagai strata apakah legislatif, eksekutif bahkan sektor swasta," kata Direktur Eksekutif Swara Parangpuan Sulawesi Utara(Sulut) , Vivi George.
Sejak dimungkinkannya peran perempuan diakomodasi partai politik (30) persen dari calon legislatif, posisi tawar semakin kuat bahkan hampir 30 persen keterwakilan seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
Srikandi-srikandi provinsi Nyiur Melambai terus menorehkan karya. Tak kalah dengan laki-laki. Sebut saja anggota DPR-RI Paula Sinjal utusan Partai Demokrat, Vanda Sarundajang dari Partai Demokrat atau Yasti Soepredjo dari Partai Amanah Nasional.
Dari enam kursi untuk daerah pemilihan Sulawesi Utara, kaum perempuan membagi proporsi setengah-setengah dengan laki-laki. Bahkan satu kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diraih Aryanthi Baramuli Putri, semakin mempertegas kiprah perempuan Sulawesi Utara menjadi duta nasional.
Di DPRD Provinsi Sulawesi Utara pun demikian. Keterwakilan perempuan mencapai 27 persen atau 12 kursi dari 45 kursi yang tersedia.
Total keterwakilan perempuan dari aras DPR-RI, DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan 15 kabupaten dan kota sebagaimana data Swara Parangpuan 2011, sebesar 23 persen atau 102 kursi dari 458 kursi yang tersedia.
"Peningkatan kapasitas diri perempuan yang duduk sebagai anggota legislatif menjadi penting. Ini ada kaitannya dengan pengambilan keputusan terkait program dan penganggarannya," kata dia.
Bila didistribusikan ke parpol pengusung anggota legislatif perempuan, Partai Golkar menempatkan 31 kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 21 kursi, Partai Demokrat 11 kursi, dan Partai Damai Sejahtera delapan kursi.
Selanjutnya, Partai Hanura dan Partai Barnas masing-masing mewakilkan enam kursi. Partai Gerindra, PKPB dan PKPI masing-masing tiga kursi, Partai Amanah Nasional dua kursi. Sementara Partai Pelopor, Republikan, PKS, PPRN, PDK, PBR, PDP, PNBK dan PIS masing-masing memperoleh satu kursi.
Lain legislatif lain pula eksekutif. Sebagaimana data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPP-PA) Provinsi Sulawesi Utara, populasi penduduk 2012 sebanyak 2.296.666 jiwa. Populasi penduduk perempuan sebanyak 1.123.428 atau 48,92 persen. Sedangkan laki-laki sebanyak 1.173.238 atau 51,08 persen.
Partisipasi perempuan yang bekerja di Pemerintah Provinsi Sulawesi menyebar bervariasi menurut eselonisasi. Tidak ada pejabat perempuan yang mengisi eselon I. Sementara di eselon II menempatkan lima pejabat, eselon III sebanyak 96 pejabat dan eselon IV sebanyak 305 pejabat.
"Pemberdayaan perempuan termasuk anak merujuk pada segala upaya untuk menjadikan mereka memiliki kemampuan serta kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Kemampuan ini mencakup aspek sosial, politik, budaya, ekonomi dan hukum," kata Kepala BPP-PA Provinsi Sulawesi Utara, Ir Mieke Pangkong MSi.
Dia menambahkan misi yang diemban BPP-PA Sulawesi Utara adalah meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkan kwalitas hidup perempuan, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan lanjut usia.
Di sisi lain, kata dia, hingga tahun 2015 sejumlah target telah dicanangkan untuk memperkuat peran perempuan yang menggalang kerja sama dengan para pihak terkait.
Dia menjelaskan, target-target yang akan dicapai adalah memfasilitasi peningkatan proporsi perempuan di parlemen, mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan termasuk anak, serta meningkatkan kompetensi perempuan melalui pelatihan-pelatihan.
"Tak kalah pentingnya, BPP-PA Sulut terus memberantas tindak pidana perdagangan orang. Selain itu mendorong pertumbuhan wirausaha perempuan, partisipasi tenaga kerja perempuan di lembaga swasta dan meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah. Memang butuh penguatan secara kelembagaan," ungkapnya.
Di sektor penempatan tenaga kerja ke luar negeri, peran perempuan tak bisa dianggap sebelah mata. Penempatan tenaga kerja tahun 2012, perempuan menguasai 75 persen dari 326 TKI Sulawesi Utara yang dipekerjakan ke sejumlah negara Asia, Afrika, Eropa dan Amerika Serikat.
Menurut Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Manado, Sulawesi Utara, Jefry Sigar, dominasi pekerja perempuan ini terserap pada sektor informal.
"Dari sisi upah yang diperoleh cukup besar. Variasinya dari lima juta rupiah hingga sepuluh juta, bergantung pada negara mana dia dipekerjakan," kata Sigar.
Dia menambahkan, kiprah perempuan bekerja di luar negeri bukan soal nama, tapi mau menegaskan perannya membantu menggerakkan roda ekonomi keluarga, sama halnya yang dilakukan laki-laki.
Upah kerja, kata dia, bisa dimanfaatkan membangun rumah, membantu orang tua. Termasuk merencanakan kehidupan matang di masa depan bersama suami dan anak bila sudah berkeluarga. Apalagi kalau belum berkeluarga, kesempatan mendulang rupiah terbuka lebar.
"Data Bank Indonesia, sekitar lima miliar rupiah yang ditransfer ke rekening keluarga yang ada di Sulawesi Utara. Nominal yang tidak sedikit dan akan terus bertambah bila penempatan tenaga kerja ditingkatkan volumenya," jelasnya.
Peran perempuan terhadap pembangunan bangsa ini sudah semakin diakui dan setara dengan dengan laki-laki, karena itu perhatian pemerintah dengan memberi porsi makin seimbang pada posisi di legislatiF dan eksekutif patut diancungi jempol, dan ini hendaknya momotivasi semua perempuan di Indonesia termasuk Sulut supaya terus mendorong dirinya masing-masing makin berkualitas.
(guntur/@antarasulutcom)