Minahasa Tenggara (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara mengajak masyarakat yang ada di daerah itu untuk ikut mengawasi penyaluran bantuan dari pemerintah.
"Kami meminta peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengawasi setiap bantuan yang diberikan oleh pemerintah," kata Ketua DPRD Minahasa Tenggara Marty Ole di Ratahan, Minggu.
Dia mengungkapkan, bantuan yang diberikan pemerintah harus tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Bantuan yang diberikan harus kepada mereka yang berhak dan memenuhi syarat. Jangan sampai ada penyelewengan," tegasnya.
Marty meminta masyarakat melaporkan kepada pihak DPRD Minahasa Tenggara jika ada penyalahgunaan bantuan dari pemerintah.
"Jangan takut untuk melaporkan jika ada bantuan yang diberikan tidak sesuai peruntukannya," tandasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa Tenggara David Lalandos mengungkapkan, untuk penyaluran bantuan dari pemerintah tetap dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis.
"Jika ada yang tidak sesuai proses penyaluran, kami akan menugaskan inspektorat untuk melakukan penanganan," katanya.
Selain itu, bagi perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pemberian bantuan, diingatkan untuk patuh terhadap aturan yang berlaku.
"Jika ada penyelewengan kami juga tidak akan ragu untuk melakukan proses hukum," tegasnya.
"Kami meminta peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengawasi setiap bantuan yang diberikan oleh pemerintah," kata Ketua DPRD Minahasa Tenggara Marty Ole di Ratahan, Minggu.
Dia mengungkapkan, bantuan yang diberikan pemerintah harus tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Bantuan yang diberikan harus kepada mereka yang berhak dan memenuhi syarat. Jangan sampai ada penyelewengan," tegasnya.
Marty meminta masyarakat melaporkan kepada pihak DPRD Minahasa Tenggara jika ada penyalahgunaan bantuan dari pemerintah.
"Jangan takut untuk melaporkan jika ada bantuan yang diberikan tidak sesuai peruntukannya," tandasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa Tenggara David Lalandos mengungkapkan, untuk penyaluran bantuan dari pemerintah tetap dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis.
"Jika ada yang tidak sesuai proses penyaluran, kami akan menugaskan inspektorat untuk melakukan penanganan," katanya.
Selain itu, bagi perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pemberian bantuan, diingatkan untuk patuh terhadap aturan yang berlaku.
"Jika ada penyelewengan kami juga tidak akan ragu untuk melakukan proses hukum," tegasnya.