Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyinggung digitalisasi penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) saat bertemu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Adopsi teknologi digital dalam Pemilu memiliki manfaat untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik yang legitimate baik dalam tahapan pemilih, verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara hingga transmisi dan tabulasi hasil pemilu," kata Johnny saat Rapat Koordinasi Digitalisasi Pemilu Untuk Digitalisasi Indonesia, yang berlangsung secara hibrida dari Bali, dikutip dari siaran pers, Rabu.
Dia menilai digitalisasi Pemilu sangat mungkin dilakukan karena sudah banyak negara yang menerapkan e-voting. Salah satu negara yang sudah melakukan pemungutan suara secara digital adalah Estonia, yang dia sebut sebagai negara terdepan di dunia dalam Pemilu digital.
"Melalui pemungutan suara online yang bebas, adil dan aman, serta melalui sistem e-vote atau internet voting. Estonia telah melaksanakannya sejak tahun 2005 dan ini telah memiliki sistem pemilihan umum digital di tingkat kota, negara dan di tingkat Uni Eropa yang telah digunakan oleh 46,7 persen penduduk. Jadi bukan baru, termasuk KPU ini sudah lama juga menyiapkannya," kata Johnny.
Menteri Johnny juga menyinggung India yang mulai mengembangkan Pemilu berbasis digital dengan teknologi blockchain untuk mendukung pemungutan suara dari jarak jauh.
"Diharapkan dapat direalisasi dalam pemilihan umum India tahun 2024 mendatang, sama seperti kita. Jadi kalau kita melakukan benchmark dan studi tukar informasi dan pengetahuan, serta pengalaman bisa dilakukan bersama mereka," kata Johnny.
Kominfo mengutip data Institute for Democracy dan Electoral Assistance, e-voting telah dilakukan di 34 negara dalam berbagai bentuk dan tingkatan. Pemungutan suara secara digital itu melibatkan badan manajemen Pemilu dalam skala nasional maupun daerah.
Pemilu digital tidak hanya soal proses, namun, juga kesiapan masyarakat. Kesiapan masyarakat adalah penting untuk menjaga tingkat kepercayaan dalam setiap tahapan Pemilu, salah satunya saat verifikasi dan verifikasi ulang data.
Menurut Johnny, digitalisasi Pemilu adalah keniscayaan sebagai praktik demokrasi dan manifestasi kedaulatan rakyat Indonesia.
Dalam hal Pemilu digital, Johnny melihat ada empat karakteristik yang muncul yaitu keberadaan inovasi digital sebagai bagian dari solusi; arus data dan komunikasi; percepatan laju komunikasi; dan komodifikasi data elektoral.
Keberadaan infrastruktur TIK yang memadai menjadi penting agar transformasi digital dalam Pemilu bisa dilaksanakan. Kominfo saat ini sedang mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, yang akan menjadi pondasi bagi agenda transformasi digital nasional dan memperkecil kesenjangan digital.
Rapat koordinasi di Bali dihadiri oleh komisioner, pejabat struktural dan fungsional Komisi Pemilihan Umum.
"Adopsi teknologi digital dalam Pemilu memiliki manfaat untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik yang legitimate baik dalam tahapan pemilih, verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara hingga transmisi dan tabulasi hasil pemilu," kata Johnny saat Rapat Koordinasi Digitalisasi Pemilu Untuk Digitalisasi Indonesia, yang berlangsung secara hibrida dari Bali, dikutip dari siaran pers, Rabu.
Dia menilai digitalisasi Pemilu sangat mungkin dilakukan karena sudah banyak negara yang menerapkan e-voting. Salah satu negara yang sudah melakukan pemungutan suara secara digital adalah Estonia, yang dia sebut sebagai negara terdepan di dunia dalam Pemilu digital.
"Melalui pemungutan suara online yang bebas, adil dan aman, serta melalui sistem e-vote atau internet voting. Estonia telah melaksanakannya sejak tahun 2005 dan ini telah memiliki sistem pemilihan umum digital di tingkat kota, negara dan di tingkat Uni Eropa yang telah digunakan oleh 46,7 persen penduduk. Jadi bukan baru, termasuk KPU ini sudah lama juga menyiapkannya," kata Johnny.
Menteri Johnny juga menyinggung India yang mulai mengembangkan Pemilu berbasis digital dengan teknologi blockchain untuk mendukung pemungutan suara dari jarak jauh.
"Diharapkan dapat direalisasi dalam pemilihan umum India tahun 2024 mendatang, sama seperti kita. Jadi kalau kita melakukan benchmark dan studi tukar informasi dan pengetahuan, serta pengalaman bisa dilakukan bersama mereka," kata Johnny.
Kominfo mengutip data Institute for Democracy dan Electoral Assistance, e-voting telah dilakukan di 34 negara dalam berbagai bentuk dan tingkatan. Pemungutan suara secara digital itu melibatkan badan manajemen Pemilu dalam skala nasional maupun daerah.
Pemilu digital tidak hanya soal proses, namun, juga kesiapan masyarakat. Kesiapan masyarakat adalah penting untuk menjaga tingkat kepercayaan dalam setiap tahapan Pemilu, salah satunya saat verifikasi dan verifikasi ulang data.
Menurut Johnny, digitalisasi Pemilu adalah keniscayaan sebagai praktik demokrasi dan manifestasi kedaulatan rakyat Indonesia.
Dalam hal Pemilu digital, Johnny melihat ada empat karakteristik yang muncul yaitu keberadaan inovasi digital sebagai bagian dari solusi; arus data dan komunikasi; percepatan laju komunikasi; dan komodifikasi data elektoral.
Keberadaan infrastruktur TIK yang memadai menjadi penting agar transformasi digital dalam Pemilu bisa dilaksanakan. Kominfo saat ini sedang mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, yang akan menjadi pondasi bagi agenda transformasi digital nasional dan memperkecil kesenjangan digital.
Rapat koordinasi di Bali dihadiri oleh komisioner, pejabat struktural dan fungsional Komisi Pemilihan Umum.