Manado, (Antarasulut) - Pemimpin perempuan diharapkan memiliki terobosan-terobosan dalam membantu pemerintah untuk pemberantasan kemiskinan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bapenas, Prof Dr Armida Salsiah Alisjahbana SE MA, di Manado, Selasa, mengatakan, beberapa program dan kebijakan pemerintah dilakukan dalam pemberantasan kemiskinan.
"Pemberantasan kemiskinan tersebut tidak dapat dilakukan dengan baik, jika hanya hanya mengandalkan program-program pemerintah yang sifatnya bantuan dan perlindungan sosial," katanya pada pertemuan pemimpin perempuan se-Indonesia.
Armida Alisjahbana menambahkan, disamping program pemerintah itu, diharapkan pemimpin perempuan mempunyai terobosan-terobosan untuk pemberantasan kemiskinan tersebut.
Armida Alisjahbana mengatakan, program pemerintah dalam upaya pemberantasan kemiskinan antara lain melalui program keluarga harapan (PKH), Raskin dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
Selain program itu, terdapat sejumlah pemerintah daerah juga melakukan kegiatan yang disinergikan sehingga program pemberantasan kemiskinan efektif.
Program itu dilakukan secara keroyokan, selain PKH, Raskin dan PNPM juga dilaksanakan kegiatan lainnya seperti bedah rumah, rumah swadaya, pengadaan infrastruktur desa seperti air bersih.
Kegiatan itu dilakukan dalam satu lokasi sehingga benar-benar terfokus seperti di desa-desa, pinggiran kota atau kampung.
"Dengan langkah ini, pelaksanaan program dalam upaya pemberantasan kemiskinan dapat berdampak signifikan," katanya.
Dia mengatakan, yang perlu dilaksanakan dalam upaya pemberantasan kemiskinan adalah melalui sektor pendidikan dan kesehatan.
Dalam mendukung tersebut salah satunya melalui PKH, yang diberikan kepada rumah tangga sangat miskin.
Pemberian PKH yang merupakan bantuan tunai itu, harus ada syaratnya diantaranya penerima bantuan itu memiliki anak usia sekolah.
"Begitupula anak tersebut harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik seperti imunisasi," katanya.
Menurut dia, selain pendidikan dan kesehatan dalam upaya penanggulangan kemiskinan tersebut adalah terkait ekonomi yang berbasiskan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kelompok.
"Salah satu komponen dalam PNPM yang ada kaitannya dengan ekonomi, melalui dana bergulir atau simpan pinjam untuk kaum perempuan," katanya.
Kegiatan pertemuan pemimpin perempuan se-Indonesia, tersebut diikuti sektar 1.200 peserta.
(guntur/@antarasulutcom)
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bapenas, Prof Dr Armida Salsiah Alisjahbana SE MA, di Manado, Selasa, mengatakan, beberapa program dan kebijakan pemerintah dilakukan dalam pemberantasan kemiskinan.
"Pemberantasan kemiskinan tersebut tidak dapat dilakukan dengan baik, jika hanya hanya mengandalkan program-program pemerintah yang sifatnya bantuan dan perlindungan sosial," katanya pada pertemuan pemimpin perempuan se-Indonesia.
Armida Alisjahbana menambahkan, disamping program pemerintah itu, diharapkan pemimpin perempuan mempunyai terobosan-terobosan untuk pemberantasan kemiskinan tersebut.
Armida Alisjahbana mengatakan, program pemerintah dalam upaya pemberantasan kemiskinan antara lain melalui program keluarga harapan (PKH), Raskin dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
Selain program itu, terdapat sejumlah pemerintah daerah juga melakukan kegiatan yang disinergikan sehingga program pemberantasan kemiskinan efektif.
Program itu dilakukan secara keroyokan, selain PKH, Raskin dan PNPM juga dilaksanakan kegiatan lainnya seperti bedah rumah, rumah swadaya, pengadaan infrastruktur desa seperti air bersih.
Kegiatan itu dilakukan dalam satu lokasi sehingga benar-benar terfokus seperti di desa-desa, pinggiran kota atau kampung.
"Dengan langkah ini, pelaksanaan program dalam upaya pemberantasan kemiskinan dapat berdampak signifikan," katanya.
Dia mengatakan, yang perlu dilaksanakan dalam upaya pemberantasan kemiskinan adalah melalui sektor pendidikan dan kesehatan.
Dalam mendukung tersebut salah satunya melalui PKH, yang diberikan kepada rumah tangga sangat miskin.
Pemberian PKH yang merupakan bantuan tunai itu, harus ada syaratnya diantaranya penerima bantuan itu memiliki anak usia sekolah.
"Begitupula anak tersebut harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik seperti imunisasi," katanya.
Menurut dia, selain pendidikan dan kesehatan dalam upaya penanggulangan kemiskinan tersebut adalah terkait ekonomi yang berbasiskan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kelompok.
"Salah satu komponen dalam PNPM yang ada kaitannya dengan ekonomi, melalui dana bergulir atau simpan pinjam untuk kaum perempuan," katanya.
Kegiatan pertemuan pemimpin perempuan se-Indonesia, tersebut diikuti sektar 1.200 peserta.
(guntur/@antarasulutcom)