Minahasa Tenggara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara merampungkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 yang akan disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Saat ini sudah dalam tahap akhir penyusunan laporan, dan segera disampaikan ke BPK, tinggal menunggu jadwalnya saja," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa Tenggara David Lalandos di Ratahan, Senin.
Ia mengungkapkan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Minahasa Tenggara, mulai melakukan persiapan menjelang pemeriksaan setelah LKPD disampaikan ke BPK.
"Kami sudah sampaikan ke seluruh OPD agar mempersiapkan seluruh kelengkapan dokumen, baik keuangan maupun aset," katanya.
Lebih lanjut, kata David, semua OPD wajib merampungkan laporan keuangan dan aset, sebelum kehadiran tim auditor dari BPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
"Kami ingatkan agar semua laporan dan dokumen pendukung sudah harus siap sebelum tim pemeriksa hadir. Ini dalam rangka memperlancar proses pemeriksaan," tandasnya.
Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Marie Makalow mengungkapkan, saat ini Pemkab bersiap untuk pemeriksaan lanjutan.
"Setelah LKPD dirampungkan dan disampaikan ke BPK, akan dilakukan pemeriksaan lanjutan ketika pemeriksaan pendahuluan sudah selesai dilaksanakan," ujarnya.
Marie menambahkan, semua OPD diharapkan dapat kooperatif dalam pemeriksaan nanti.
"Seperti sudah disampaikan oleh Bupati dan Sekda supaya semua perangkat daerah harus kooperatif dan bertanggung jawab, karena target kami untuk tetap meraih opini wajar tanpa pengecualian," tandasnya.
"Saat ini sudah dalam tahap akhir penyusunan laporan, dan segera disampaikan ke BPK, tinggal menunggu jadwalnya saja," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa Tenggara David Lalandos di Ratahan, Senin.
Ia mengungkapkan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Minahasa Tenggara, mulai melakukan persiapan menjelang pemeriksaan setelah LKPD disampaikan ke BPK.
"Kami sudah sampaikan ke seluruh OPD agar mempersiapkan seluruh kelengkapan dokumen, baik keuangan maupun aset," katanya.
Lebih lanjut, kata David, semua OPD wajib merampungkan laporan keuangan dan aset, sebelum kehadiran tim auditor dari BPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
"Kami ingatkan agar semua laporan dan dokumen pendukung sudah harus siap sebelum tim pemeriksa hadir. Ini dalam rangka memperlancar proses pemeriksaan," tandasnya.
Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Marie Makalow mengungkapkan, saat ini Pemkab bersiap untuk pemeriksaan lanjutan.
"Setelah LKPD dirampungkan dan disampaikan ke BPK, akan dilakukan pemeriksaan lanjutan ketika pemeriksaan pendahuluan sudah selesai dilaksanakan," ujarnya.
Marie menambahkan, semua OPD diharapkan dapat kooperatif dalam pemeriksaan nanti.
"Seperti sudah disampaikan oleh Bupati dan Sekda supaya semua perangkat daerah harus kooperatif dan bertanggung jawab, karena target kami untuk tetap meraih opini wajar tanpa pengecualian," tandasnya.