Tomohon (ANTARA) - Wakil Wali Kota(Wawali) Tomohon, Sulawesi Utara (Sulut), Wenny Lumentut mengatakan, pemerintah kota intensif melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perkembangan politik wilayah berpenduduk lebih 100 ribu jiwa tersebut.
"Itu semua dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di Kota Tomohon," kata Wawali Wenny di Tomohon, Rabu.
Upaya pemantauan dan pengawasan itu, lanjut dia, dilakukan dengan membuat dan menyampaikan laporan perkembangan politik daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum.
Selanjutnya, menyusun langkah-langkah antisipatif dan kebijakan yang bersifat responsif terhadap situasi sosial politik, ketentraman, ketertiban dan keamanan di daerah.
Wawali Wenny menambahkan, untuk mengetahui perkembangan politik dan menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif, tim pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik memiliki tugas dan fungsi.
Di antaranya, pemantauan kegiatan untuk mengamati/observasi perkembangan politik di daerah kota tomohon, dan pelaporan kegiatan penyampaian informasi perkembangan politik yang terjadi di daerah.
Selanjutnya, melakukan evaluasi kegiatan penilaian laporan perkembangan politik yang disampaikan oleh daerah.
"Pemantauan perkembangan politik adalah dinamika yang terjadi dalam proses penyelenggaraan kehidupan politik," katanya.
Wawali menegaskan, pemerintah dan masyarakat kota menolak paham-paham radikal intoleran yang mencoba masuk di Bumi Nyiur Melambai.
"Kita hidup rukun dan damai, kita melestarikan empat pilar kebangsaan yang menjadi dasar dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika," sebutnya.
Pemkot menggelar sosialisasi pemantauan perkembangan politik tahun 2021 dengan narasumber Ketua KPU Kota Tomohon, Haryanto Lasut, dan dihadiri Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Tomohon, Ferdinand Mono Turang serta Kaban Kesbangpol Kota Tomohon Ronny Lumowa.***2***
"Itu semua dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di Kota Tomohon," kata Wawali Wenny di Tomohon, Rabu.
Upaya pemantauan dan pengawasan itu, lanjut dia, dilakukan dengan membuat dan menyampaikan laporan perkembangan politik daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum.
Selanjutnya, menyusun langkah-langkah antisipatif dan kebijakan yang bersifat responsif terhadap situasi sosial politik, ketentraman, ketertiban dan keamanan di daerah.
Wawali Wenny menambahkan, untuk mengetahui perkembangan politik dan menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif, tim pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik memiliki tugas dan fungsi.
Di antaranya, pemantauan kegiatan untuk mengamati/observasi perkembangan politik di daerah kota tomohon, dan pelaporan kegiatan penyampaian informasi perkembangan politik yang terjadi di daerah.
Selanjutnya, melakukan evaluasi kegiatan penilaian laporan perkembangan politik yang disampaikan oleh daerah.
"Pemantauan perkembangan politik adalah dinamika yang terjadi dalam proses penyelenggaraan kehidupan politik," katanya.
Wawali menegaskan, pemerintah dan masyarakat kota menolak paham-paham radikal intoleran yang mencoba masuk di Bumi Nyiur Melambai.
"Kita hidup rukun dan damai, kita melestarikan empat pilar kebangsaan yang menjadi dasar dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika," sebutnya.
Pemkot menggelar sosialisasi pemantauan perkembangan politik tahun 2021 dengan narasumber Ketua KPU Kota Tomohon, Haryanto Lasut, dan dihadiri Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Tomohon, Ferdinand Mono Turang serta Kaban Kesbangpol Kota Tomohon Ronny Lumowa.***2***