Manado, (Antara News) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memacu peningkatan ekonomi di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar dengan membangun berbagai infrastruktur.
"Kami jadikan daerah perbatasan seperti Pulau Miangas dan Marore sebagai garda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina. Untuk itu, kami membangun bandara di Pulau Miangas," kata Wakil Gubernur Sulawesi Utara Djouhari Kansil usai menerima beberapa peserta Sespimti di ruang Mapaluse, Kantor Gubernur Sulut, di Manado, Kamis.
Dijelaskannya, pembangunan bandara itu didasari kondisi bahwa tinggi gelombang laut menuju dua pulau terluar ini kerap kali menjadi kendala distribusi bahan pangan. Selain itu, hasil bumi juga sulit dipasarkan karena hanya bergantung pada transportasi laut.
"Kalau dihitung, hanya sekitar tiga atau empat bulan perairan laut di sana (Miangas dan Marore) yang bersahabat. Sisanya, menyulitkan distribusi bahan makanan. Para penduduk di sana juga kesulitan memasarkan hasil bumi seperti kopra atau pala," imbuhnya.
Karena itu, dikatakan Kansil, kehadiran bandar udara Miangas yang baru memasuki tahap pembebasan lahan bisa memecah persoalan tersebut.
"Keberadaan bandara ini menjadi penting untuk peningkatan ekonomi warga di Pulau Miangas. Selain itu, untuk membantu ketersediaan pangan di sana," ujarnya.
Selain membangun infrastruktur ekonomi di sana, disediakan juga sarana pendidikan, kesehatan dan kelistrikan. Untuk pendidikan dibangun TK, SD, SMP dan SMA.
"Terpenting juga adalah bagaimana membangun komunikasi dengan warga di sana. Pemprov Sulut bersama dengan pejabat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah menjadualkan kunjungan di pulau Miangas dan Marore," katanya.
Pulau Miangas dan Marore berbatasan dengan negara tetangga Filipina. Hingga kini untuk distribusi bahan makanan praktis hanya menggunakan transportasi laut. Hanya saja pada bulan-bulan tertentu ketika musim angin barat, ketinggian gelombang laut menyulitkan kapal merapat ke pulau itu.
"Kami jadikan daerah perbatasan seperti Pulau Miangas dan Marore sebagai garda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina. Untuk itu, kami membangun bandara di Pulau Miangas," kata Wakil Gubernur Sulawesi Utara Djouhari Kansil usai menerima beberapa peserta Sespimti di ruang Mapaluse, Kantor Gubernur Sulut, di Manado, Kamis.
Dijelaskannya, pembangunan bandara itu didasari kondisi bahwa tinggi gelombang laut menuju dua pulau terluar ini kerap kali menjadi kendala distribusi bahan pangan. Selain itu, hasil bumi juga sulit dipasarkan karena hanya bergantung pada transportasi laut.
"Kalau dihitung, hanya sekitar tiga atau empat bulan perairan laut di sana (Miangas dan Marore) yang bersahabat. Sisanya, menyulitkan distribusi bahan makanan. Para penduduk di sana juga kesulitan memasarkan hasil bumi seperti kopra atau pala," imbuhnya.
Karena itu, dikatakan Kansil, kehadiran bandar udara Miangas yang baru memasuki tahap pembebasan lahan bisa memecah persoalan tersebut.
"Keberadaan bandara ini menjadi penting untuk peningkatan ekonomi warga di Pulau Miangas. Selain itu, untuk membantu ketersediaan pangan di sana," ujarnya.
Selain membangun infrastruktur ekonomi di sana, disediakan juga sarana pendidikan, kesehatan dan kelistrikan. Untuk pendidikan dibangun TK, SD, SMP dan SMA.
"Terpenting juga adalah bagaimana membangun komunikasi dengan warga di sana. Pemprov Sulut bersama dengan pejabat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah menjadualkan kunjungan di pulau Miangas dan Marore," katanya.
Pulau Miangas dan Marore berbatasan dengan negara tetangga Filipina. Hingga kini untuk distribusi bahan makanan praktis hanya menggunakan transportasi laut. Hanya saja pada bulan-bulan tertentu ketika musim angin barat, ketinggian gelombang laut menyulitkan kapal merapat ke pulau itu.