Manado (ANTARA) - Penerapan konsep Poros Maritim Dunia perlu memiliki narasi besar yaitu untuk menjalankan prinsip ekonomi berkelanjutan serta harus dijalankan secara konsisten dan tanpa adanya monopoli agar dapat terwujud sepenuhnya dalam implementasi ke depannya.
"Narasi besarnya ekonomi kelautan yang berkelanjutan dengan beberapa elemen pendukung seperti akses dan distribusi kekayaan laut yang adil bagi semua pihak, tanpa ada monopoli apalagi oligarki," kata Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Moh Abdi Suhufan ketika dihubungi Antara di Jakarta, Rabu.
Menurut Abdi, pada saat ini salah satu hambatan dalam pelaksanaan Poros Maritim Dunia adalah belum adanya narasi besar yang seragam dan diamini seluruh pihak.
Selain itu, ujar dia, berbagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dinilai belum secara utuh dan terintegrasi memuat isu dan strategi yang memprioritaskan pembangunan maritim nasional.
"Antarsektor belum saling mendukung bahkan saling bersaing dan melemahkan," katanya.
Untuk itu ia menegaskan agar ke depan rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun harus secara lugas memuat narasi termasuk strategi prioritas pembangunan maritim dan kerangka pendanaannya serta dapat diimplementasikan secara konsisten.
Abdi menilai bahwa aspek konsistensi kerap menjadi salah satu titik lemah pembangunan maritim selama ini di Nusantara.
Dengan narasi ekonomi berkelanjutan, ia juga menginginkan agar lebih ditingkatkan perlindungan habitat dan ekosistem perairan yang kritis, serta jangan membangun industri yang ekstraktif.
Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam sejumlah kesempatan mengatakan konsep poros maritim dunia dapat diwujudkan melalui lima pilar utama.
Pertama, membangun kembali budaya maritim. Kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai tiang utama.
Ketiga, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim. Keempat, mengembangkan diplomasi maritim dengan bersama-sama menghilangkan sumber konflik di laut. Dan terakhir atau kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim.
Cita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia, salah satunya diwujudkan melalui integrasi (penggabungan) empat perusahaan BUMN pengelola pelabuhan, yakni PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV (Persero). Rencana besar pemerintah melakukan integrasi Pelindo menjadi suatu entitas tunggal ini dapat ditafsirkan sebagai pilar ketiga mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia.
Penggabungan ini akan menciptakan sinergi BUMN Pelabuhan dengan standardisasi operasional, sehingga dapat meningkatkan efisiensi logistik nasional.
"Narasi besarnya ekonomi kelautan yang berkelanjutan dengan beberapa elemen pendukung seperti akses dan distribusi kekayaan laut yang adil bagi semua pihak, tanpa ada monopoli apalagi oligarki," kata Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Moh Abdi Suhufan ketika dihubungi Antara di Jakarta, Rabu.
Menurut Abdi, pada saat ini salah satu hambatan dalam pelaksanaan Poros Maritim Dunia adalah belum adanya narasi besar yang seragam dan diamini seluruh pihak.
Selain itu, ujar dia, berbagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dinilai belum secara utuh dan terintegrasi memuat isu dan strategi yang memprioritaskan pembangunan maritim nasional.
"Antarsektor belum saling mendukung bahkan saling bersaing dan melemahkan," katanya.
Untuk itu ia menegaskan agar ke depan rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun harus secara lugas memuat narasi termasuk strategi prioritas pembangunan maritim dan kerangka pendanaannya serta dapat diimplementasikan secara konsisten.
Abdi menilai bahwa aspek konsistensi kerap menjadi salah satu titik lemah pembangunan maritim selama ini di Nusantara.
Dengan narasi ekonomi berkelanjutan, ia juga menginginkan agar lebih ditingkatkan perlindungan habitat dan ekosistem perairan yang kritis, serta jangan membangun industri yang ekstraktif.
Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam sejumlah kesempatan mengatakan konsep poros maritim dunia dapat diwujudkan melalui lima pilar utama.
Pertama, membangun kembali budaya maritim. Kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai tiang utama.
Ketiga, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim. Keempat, mengembangkan diplomasi maritim dengan bersama-sama menghilangkan sumber konflik di laut. Dan terakhir atau kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim.
Cita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia, salah satunya diwujudkan melalui integrasi (penggabungan) empat perusahaan BUMN pengelola pelabuhan, yakni PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV (Persero). Rencana besar pemerintah melakukan integrasi Pelindo menjadi suatu entitas tunggal ini dapat ditafsirkan sebagai pilar ketiga mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia.
Penggabungan ini akan menciptakan sinergi BUMN Pelabuhan dengan standardisasi operasional, sehingga dapat meningkatkan efisiensi logistik nasional.