Manado (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya akan fokus menjaga ekologi perairan agar laut tetap sehat dan bisa menghasilkan banyak ikan, yang nantinya akan meningkatkan nilai ekonomi.
"Blue economy menjadi satu gaung, tapi blue economy harus semua pihak tidak hanya KKP, yaitu mengutamakan menjaga ekologi dan implikasinya ekonomi akan meningkat," kata Menteri Trenggono dalam acara Bincang Bahari yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.
Menteri Trenggono memaparkan dua hal yang difokuskan olehnya di Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) terkait implementasi prinsip blue economy yaitu tata kelola penangkapan perikanan laut di dalam negeri dan penegakan hukum terhadap praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing.
Menurut Menteri Trenggono, proses penangkapan ikan laut yang dilakukan oleh nelayan maupun industri perikanan besar di Indonesia tidak dijalankan dengan tata kelola yang baik dan berpotensi mengancam populasi ikan.
"Bagaimana mengelola kelautan tidak lagi menjadi penangkapan yang bar-bar, penangkapan bebas," kata Menteri Trenggono. Dia menekankan pentingnya regulasi dan aturan yang tegas agar pengambilan sumber daya laut dilakukan secara terukur demi keberlanjutan ekonomi laut di masa datang.
Sedangkan untuk penegakan hukum terkait IUU Fishing, ia menegaskan harus dilakukan, tidak hanya bagi kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia, namun juga bagi kapal-kapal lokal yang menangkap ikan secara ilegal.
"Ternyata yang dimaksud IUU Fishing bukan hanya ruang perikanan kita yang diambil oleh pelaut luar, tapi di dalam negeri sendiri cara pengambilan ikannya ilegal. Contoh, kalau kita izinkan melaut 1.000 kapal, di laut bisa ada lebih dari 1000 kapal," kata Menteri Trenggono.
Praktik-praktik penangkapan ikan secara besar-besaran dan tidak terukur ini, menurut dia, dapat mengancam keberlanjutan sumber daya laut Indonesia di masa datang.
Oleh karena Menteri Trenggono bersama jajarannya di KKP menyiapkan model regulasi yang mengatur tata cara penangkapan ikan di laut Indonesia, mulai dari jumlahnya yang dibatasi dengan kuota, zona wilayah yang boleh dilakukan penangkapan, zona wilayah khusus untuk perkembangbiakan ikan secara alamiah, hingga aturan bagi pegiat hobi memancing yang menangkap ikan di perairan Indonesia.
Selain itu ia mengatakan KKP akan membangun ekosistem industri perikanan Indonesia yang lebih modern di sejumlah daerah sentra produksi perikanan laut agar bisa meningkatkan nilai tambah ekonomi.
"Blue economy menjadi satu gaung, tapi blue economy harus semua pihak tidak hanya KKP, yaitu mengutamakan menjaga ekologi dan implikasinya ekonomi akan meningkat," kata Menteri Trenggono dalam acara Bincang Bahari yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.
Menteri Trenggono memaparkan dua hal yang difokuskan olehnya di Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) terkait implementasi prinsip blue economy yaitu tata kelola penangkapan perikanan laut di dalam negeri dan penegakan hukum terhadap praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing.
Menurut Menteri Trenggono, proses penangkapan ikan laut yang dilakukan oleh nelayan maupun industri perikanan besar di Indonesia tidak dijalankan dengan tata kelola yang baik dan berpotensi mengancam populasi ikan.
"Bagaimana mengelola kelautan tidak lagi menjadi penangkapan yang bar-bar, penangkapan bebas," kata Menteri Trenggono. Dia menekankan pentingnya regulasi dan aturan yang tegas agar pengambilan sumber daya laut dilakukan secara terukur demi keberlanjutan ekonomi laut di masa datang.
Sedangkan untuk penegakan hukum terkait IUU Fishing, ia menegaskan harus dilakukan, tidak hanya bagi kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia, namun juga bagi kapal-kapal lokal yang menangkap ikan secara ilegal.
"Ternyata yang dimaksud IUU Fishing bukan hanya ruang perikanan kita yang diambil oleh pelaut luar, tapi di dalam negeri sendiri cara pengambilan ikannya ilegal. Contoh, kalau kita izinkan melaut 1.000 kapal, di laut bisa ada lebih dari 1000 kapal," kata Menteri Trenggono.
Praktik-praktik penangkapan ikan secara besar-besaran dan tidak terukur ini, menurut dia, dapat mengancam keberlanjutan sumber daya laut Indonesia di masa datang.
Oleh karena Menteri Trenggono bersama jajarannya di KKP menyiapkan model regulasi yang mengatur tata cara penangkapan ikan di laut Indonesia, mulai dari jumlahnya yang dibatasi dengan kuota, zona wilayah yang boleh dilakukan penangkapan, zona wilayah khusus untuk perkembangbiakan ikan secara alamiah, hingga aturan bagi pegiat hobi memancing yang menangkap ikan di perairan Indonesia.
Selain itu ia mengatakan KKP akan membangun ekosistem industri perikanan Indonesia yang lebih modern di sejumlah daerah sentra produksi perikanan laut agar bisa meningkatkan nilai tambah ekonomi.