Manado, (Antara News) - Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengalokasikan dana sekitar Rp15,2 miliar pada tahun 2011 untuk sejumlah proyek pembangunan di wilayah perbatasan Pulau Miangas dan Marore, Sulawesi Utara.
Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Max Gagola di Manado Rabu mengatakan, dana miliaran rupiah itu tersebar di Pulau Marore Kabupaten Sangihe sekitar Rp4,8 miliar.
"Sisanya sekitar 11,4 miliar di Pulau Miangas, Kabupaten Talaud," kata Gagola.
Max Gagola mengatakan, dana Rp4,8 miliar di Marore akan dimanfaatkan untuk membangun talud atau pengaman pantai.
Di Miangas dari total sekitar Rp11,4 miliar tersebut, dialokasikan untuk pembangunan talud atau pengaman pantai Rp7 miliar dan sekitar Rp3,4 miliar untuk proyek air bersih.
Talud atau pengaman pantai di dua daerah itu sangat dibutuhkan guna mencegah terjadinya abrasi atau pengikisan pantai.
Sedangkan proyek air bersih untuk mengatasi masalah air bersih yang dialami masyarakat di Miangas selama ini.
"Dalam proyek air bersih ini akan dibuat bak penampungan serta jaringan distribusi air ke rumah penduduk di pulau tersebut," kata Gagola.
Menurut Gagola, pemerintah memberikan perhatian serius untuk pembangunan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.
Selain dari BNPP, juga terdapat sejumlah alokasi dana dari instansi lainnya guna peningkatan pembangunan di wilayah-wilayah tersebut.
Seperti akan dibangun mes aparatur di Kawio Kecamatan Kepulauan Marore, melalui Ditjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.
"Mes itu nantinya akan ditempati para pegawai negeri yang bertugas di tempat itu, namun belum memiliki tempat tinggal," kata Gagola.
Gagola mengatakan, pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar memakai tiga pendekatan.
Ketiga pendekatan itu masing-masing pendekatan security atau keamanan, pendekatan prosperity atau kesejahteraan dan pendekatan lingkungan.