Manado (ANTARA) - Wali Kota Manado, Andrei Angouw, SE, didampingi Wakil Wali Kota dr. Richard Sualang, mengatakan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,5 - 6,2 persen, dalam penyampaian penjelasan KUA-PPAS APBD 2022, dalam rapat paripurna, yang digelar secara online dan offline, di DPRD Manado, yang dipimpin ketuanya, Dra. Aaltje Dondokambey, M.Kes, Apt.
"Asumsi yang digunakan dalam KUA-PPAS APBD 2022 pertumbumbuhan ekonomi Manado untuk tahun depan 5,5 - 6,2 persen kalau nasional 5,5 - 7, sedangkan untuk inflasi sebesar 2 - 3 persen, dan tingkat pengangguran 12 persen, " kata Wali Kota Andrei Angouw, di hadapan anggota DPRD, Forkompimda dan pejabat Pemkot Manado.
Angouw mengatakan, dengan asumsi tersebut, pihaknya berharap situasi di tahun depan lebih baik dan optimis bisa mencapai target yang ditetapkan tersebut.
para legislator yang ikut paripurna penyampaian penjelasan KUA-PPAS APBD 2022 (jo/ANTARA) (1)
Dia menambahkan untuk tahun depan, asumsi kemiskinan akan berada di angka 5,80 persen sebab saat ini masih 7 persen sedangkan indeks pembangunan manusia ditargetkan berada pada angka 78,83.
Secara makro katanya, rancangan skema APBD yang tertuang dalam KUA-PPAS menargetkan pendapatan sebesar Rp1,402 triliun, dengan perincian pendapatan asli daerah sebesar Rp542,946 miliar dari pajak daerah sebesar Rp450 miliar dan retribusi daerah Rp38,56 miliar.
"Dana transfer sebesar Rp831,602 miliar, dimana sesuai aturan DAU diasumsikan sama dengan tahun ini, demikian juga dengan bagi hasil, juga sama, sebab angka tepat akan didapatkan setelah pembahasan APBN," katanya.
Paripurna penyampaian penjelasan KUA-PPAS APBD 2022 (jo/ANTARA) (1)
Dia mengatakan, DAK masih 0, karena DAK adalah penugasan, jadi itu nanti akan dicantumkan dari APBN, dan pendapatan sah lainnya diasumsikan sebesar Rp28,09 milliar.
Sementara untuk belanja ditargetkan sebesar Rp1,494 triliun, pembiayaan penerimaan Rp122 miliar, yang merupakan proyeksi penerimaan pinjaman daerah dan penggunaan SILPA dan pengeluaran pembiayaan Rp30,2 miliar.
Paripurna penyampaian penjelasan KUA-PPAS APBD 2022 (jo/ANTARA) (1)
Legislator Dapil Wenang-Wanea, Benny Parasan, yang menginterupsi mengingatkan pemerintah untuk terus melihat berbagai potensi pendapatan di Manado, bahkan harus memberikan hukuman kepada perangkat daerah yang tidak becus kerja memasukan pendapatan daerah sebaliknya berikan hadiah bagi yang berhasil dengan kinerja baik. **
"Asumsi yang digunakan dalam KUA-PPAS APBD 2022 pertumbumbuhan ekonomi Manado untuk tahun depan 5,5 - 6,2 persen kalau nasional 5,5 - 7, sedangkan untuk inflasi sebesar 2 - 3 persen, dan tingkat pengangguran 12 persen, " kata Wali Kota Andrei Angouw, di hadapan anggota DPRD, Forkompimda dan pejabat Pemkot Manado.
Angouw mengatakan, dengan asumsi tersebut, pihaknya berharap situasi di tahun depan lebih baik dan optimis bisa mencapai target yang ditetapkan tersebut.
Dia menambahkan untuk tahun depan, asumsi kemiskinan akan berada di angka 5,80 persen sebab saat ini masih 7 persen sedangkan indeks pembangunan manusia ditargetkan berada pada angka 78,83.
Secara makro katanya, rancangan skema APBD yang tertuang dalam KUA-PPAS menargetkan pendapatan sebesar Rp1,402 triliun, dengan perincian pendapatan asli daerah sebesar Rp542,946 miliar dari pajak daerah sebesar Rp450 miliar dan retribusi daerah Rp38,56 miliar.
"Dana transfer sebesar Rp831,602 miliar, dimana sesuai aturan DAU diasumsikan sama dengan tahun ini, demikian juga dengan bagi hasil, juga sama, sebab angka tepat akan didapatkan setelah pembahasan APBN," katanya.
Dia mengatakan, DAK masih 0, karena DAK adalah penugasan, jadi itu nanti akan dicantumkan dari APBN, dan pendapatan sah lainnya diasumsikan sebesar Rp28,09 milliar.
Sementara untuk belanja ditargetkan sebesar Rp1,494 triliun, pembiayaan penerimaan Rp122 miliar, yang merupakan proyeksi penerimaan pinjaman daerah dan penggunaan SILPA dan pengeluaran pembiayaan Rp30,2 miliar.
Legislator Dapil Wenang-Wanea, Benny Parasan, yang menginterupsi mengingatkan pemerintah untuk terus melihat berbagai potensi pendapatan di Manado, bahkan harus memberikan hukuman kepada perangkat daerah yang tidak becus kerja memasukan pendapatan daerah sebaliknya berikan hadiah bagi yang berhasil dengan kinerja baik. **