Bitung, (Antara News) - Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Bitung, masih membebankan penagihan sambungan listrik ke pihak PD Bangun Bitung, untuk pembangunan Rusunawa yang terletak di Kelurahan Wangurer.
Direktur PD Bangun Bitung, Drs J Mamesah kepada wartawan, di kantor wali kota Bitung, Kamis menjelaskan, sebelumnya pihak PD Bangun Bitung telah membayar Rp17.000.000 pada PLN, namun kini masih di bebankan Rp12.000.000 lagi.
"Mengapa masih dibebankan penagihan listrik pada kami dalam hal ini PD BAngun Bitung, padahal hingga kini bangunan Rusunawa tersebut belum ada sambungan listrik," ungkapnya.
Mamesah mengatakan adapun tagihan listrik dalam keterangan pihak PLN yakni biaya beban terhadap bangunan rusunawa.
Sebelumnya sejumlah masyarakat Bitung mempertanyakan akan pembangunan Rusunawa, karena sampai saat ini sambungan air maupun listrik belum diadakan.
Bahkan dari informasi yang beredar, gedung tersebut malah dijadikan sarang maksiat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, akibat belum dipergunakannya secara menyeluruh gedung tersebut dan kurangnya pengawasan dari pihak berkompeten.
Dari pantauan, gedung maupun sebagian pintu ruangan gedung Rusunawa mengalami kerusakan, sehingga memerlukan dana lagi untuk pengadaan serta pembangunannya.
Direktur PD Bangun Bitung, Drs J Mamesah kepada wartawan, di kantor wali kota Bitung, Kamis menjelaskan, sebelumnya pihak PD Bangun Bitung telah membayar Rp17.000.000 pada PLN, namun kini masih di bebankan Rp12.000.000 lagi.
"Mengapa masih dibebankan penagihan listrik pada kami dalam hal ini PD BAngun Bitung, padahal hingga kini bangunan Rusunawa tersebut belum ada sambungan listrik," ungkapnya.
Mamesah mengatakan adapun tagihan listrik dalam keterangan pihak PLN yakni biaya beban terhadap bangunan rusunawa.
Sebelumnya sejumlah masyarakat Bitung mempertanyakan akan pembangunan Rusunawa, karena sampai saat ini sambungan air maupun listrik belum diadakan.
Bahkan dari informasi yang beredar, gedung tersebut malah dijadikan sarang maksiat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, akibat belum dipergunakannya secara menyeluruh gedung tersebut dan kurangnya pengawasan dari pihak berkompeten.
Dari pantauan, gedung maupun sebagian pintu ruangan gedung Rusunawa mengalami kerusakan, sehingga memerlukan dana lagi untuk pengadaan serta pembangunannya.