Manado (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, Sulawesi Utara(Sulut) akan fokus melakukan pemulihan dan penertiban Danau Tondano.
"Hal ini kami lakukan karena Danau Tondano merupakan sumber hajat hidup bagi rakyat Sulut karena merupakan sumber air, sumber listrik, mengairi persawahan, sumber perikanan dan destinasi pariwisata yang menjanjikan," kata Bupati Minahasa Royke Roring, di Tondano, Selasa.
Dia mengatakan pihaknya mengapresiasi Focus Group Discussion (FGD) mengenai Pemulihan dan Penertiban Aset dalam hal ini Danau Tondano yang diprakarsai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Aula Benteng Moraya, Tondano.
Royke mengatakan upaya penyelamatan Danau Tondano dengan fokus pertama untuk pembersihan eceng gondok yang dilakukan bersama pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten juga seluruh masyarakat termasuk organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.
"Karenanya kami memohon arahan dan fasilitasi dari KPK RI terutama terkait penyelamatan dan penertiban aset," kata bupati.
Kepala Satuan Tugas Wilayah IV KPK RI, Wahyudi mengatakan saat ini KPK banyak fokus kepada kerugian keuangan negara karenanya mereka mulai mengintervensi atau melakukan pendampingan terkait dengan aset-aset berupa danau.
Dijelaskannya ada tiga hal yang menjadi concern KPK terkait aset yakni pencatatan dan penguasaan aset, potensi hilangnya aset tersebut serta potensi pendapatan negara yang tidak masuk ke kas pemerintah serta potensi sengketa hukum.
"Hal ini kami lakukan karena Danau Tondano merupakan sumber hajat hidup bagi rakyat Sulut karena merupakan sumber air, sumber listrik, mengairi persawahan, sumber perikanan dan destinasi pariwisata yang menjanjikan," kata Bupati Minahasa Royke Roring, di Tondano, Selasa.
Dia mengatakan pihaknya mengapresiasi Focus Group Discussion (FGD) mengenai Pemulihan dan Penertiban Aset dalam hal ini Danau Tondano yang diprakarsai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Aula Benteng Moraya, Tondano.
Royke mengatakan upaya penyelamatan Danau Tondano dengan fokus pertama untuk pembersihan eceng gondok yang dilakukan bersama pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten juga seluruh masyarakat termasuk organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.
"Karenanya kami memohon arahan dan fasilitasi dari KPK RI terutama terkait penyelamatan dan penertiban aset," kata bupati.
Kepala Satuan Tugas Wilayah IV KPK RI, Wahyudi mengatakan saat ini KPK banyak fokus kepada kerugian keuangan negara karenanya mereka mulai mengintervensi atau melakukan pendampingan terkait dengan aset-aset berupa danau.
Dijelaskannya ada tiga hal yang menjadi concern KPK terkait aset yakni pencatatan dan penguasaan aset, potensi hilangnya aset tersebut serta potensi pendapatan negara yang tidak masuk ke kas pemerintah serta potensi sengketa hukum.