Manado (ANTARA) - Pemerintah Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara membentuk Kampung Siaga Bencana (KSB) sebagai jejaring kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat
"KSB dibentuk agar masyarakat semakin terlatih dalam penanggulangan bencana ," kata Wali Kota Bitung Maurits Mantiri didampingi Wakil Wali Kota Hengky Honandar, dalam acara berlangsung di Stadion Dua Sudara Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Senin.
Maurits mengatakan program KSB sebagai model pendekatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat dimaksudkan untuk merobah pola pikir dan pola tindak masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan mempersiapkan masyarakat agar lebih mampu mengelola kerentanan, ancaman dan resiko di wilayahnya sesuai potensi lokal melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penyelenggaraan dan pengendalian.
Dengan terbentuknya KSB, kata dia, maka masyarakat akan senantiasa waspada terhadap segala ancaman bencana yang mungkin terjadi, selain itu potensi masyarakat lebih terorganisir dengan baik dan menjadi terlatih dalam kesiapsiagaan.
“Ke depan KSB ini bisa dibentuk di kecamatan lain yang ada di Kota Bitung, khususnya yang memiliki titik rawan bencana, hal ini penting, mengingat kondisi geografis Kota Bitung serta kondisi iklim yang cenderung berubah-ubah bahkan ekstrem saat ini,” kata Maurits.
Wali kota juga mengatakan, beberapa peristiwa bencana alam di Kota Bitung, diantaranya gempa bumi, banjir bandang dan tanah longsor, sehingga memberi pelajaran berharga bahwa risiko yang ditimbulkan dapat diminimalisir apabila masyarakat sigap serta adanya koordinasi yang sinergis antara semua pihak.
Upaya perlindungan terhadap masyarakat yang ada di daerah rawan bencana ataupun korban bencana merupakan amanat Undang-Undang Nomor: 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan Undang-Undang Nomor: 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial,” katanya.
Mengacu ke amanah itu menurut Maurits, penanggulangan bencana adalah tanggung jawab semua pihak, setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan, keselamatan dan keamanan dari bencana.
“Masyarakat adalah sasaran pertama yang langsung berhadapan dengan ancaman dan bencana karena itu kesiapan masyarakat menentukan besar kecilnya dampak bencana di masyarakat serta masyarakat yang terkena bencana adalah pelaku aktif kehidupannya untuk membangun kembali,” katanya.
Adapun dua kelurahan yang mengikuti Program KSB dari Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Provinsi Sulut adalah Kelurahan Manembo-nembo dan Kelurahan Girian Weru.
"KSB dibentuk agar masyarakat semakin terlatih dalam penanggulangan bencana ," kata Wali Kota Bitung Maurits Mantiri didampingi Wakil Wali Kota Hengky Honandar, dalam acara berlangsung di Stadion Dua Sudara Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Senin.
Maurits mengatakan program KSB sebagai model pendekatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat dimaksudkan untuk merobah pola pikir dan pola tindak masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan mempersiapkan masyarakat agar lebih mampu mengelola kerentanan, ancaman dan resiko di wilayahnya sesuai potensi lokal melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penyelenggaraan dan pengendalian.
Dengan terbentuknya KSB, kata dia, maka masyarakat akan senantiasa waspada terhadap segala ancaman bencana yang mungkin terjadi, selain itu potensi masyarakat lebih terorganisir dengan baik dan menjadi terlatih dalam kesiapsiagaan.
“Ke depan KSB ini bisa dibentuk di kecamatan lain yang ada di Kota Bitung, khususnya yang memiliki titik rawan bencana, hal ini penting, mengingat kondisi geografis Kota Bitung serta kondisi iklim yang cenderung berubah-ubah bahkan ekstrem saat ini,” kata Maurits.
Wali kota juga mengatakan, beberapa peristiwa bencana alam di Kota Bitung, diantaranya gempa bumi, banjir bandang dan tanah longsor, sehingga memberi pelajaran berharga bahwa risiko yang ditimbulkan dapat diminimalisir apabila masyarakat sigap serta adanya koordinasi yang sinergis antara semua pihak.
Upaya perlindungan terhadap masyarakat yang ada di daerah rawan bencana ataupun korban bencana merupakan amanat Undang-Undang Nomor: 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan Undang-Undang Nomor: 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial,” katanya.
Mengacu ke amanah itu menurut Maurits, penanggulangan bencana adalah tanggung jawab semua pihak, setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan, keselamatan dan keamanan dari bencana.
“Masyarakat adalah sasaran pertama yang langsung berhadapan dengan ancaman dan bencana karena itu kesiapan masyarakat menentukan besar kecilnya dampak bencana di masyarakat serta masyarakat yang terkena bencana adalah pelaku aktif kehidupannya untuk membangun kembali,” katanya.
Adapun dua kelurahan yang mengikuti Program KSB dari Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Provinsi Sulut adalah Kelurahan Manembo-nembo dan Kelurahan Girian Weru.