Manado (ANTARA) - Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Steven Kandouw mengajak masyarakat bergotong-royong mencegah stunting di provinsi berpenduduk lebih 2,6 juta jiwa itu.
"Keinginan Pak Gubernur Olly Dondokambey terkait percepatan penanganan stunting harus benar-benar melibatkan seluruh stakeholder yang ada agar ditangani secara kerja gotong-royong," ujar Wagub Steven di Manado, Rabu.
Tidak mungkin, kata dia, BKKBN pusat, Pemprov Sulut, serta pemerintah kabupaten/kota bekerja sendiri untuk mencapai hasil maksimal.
Wagub mengatakan, kerja gotong royong dari seluruh stakeholder yang ada di daerah dalam mempercepat penurunan stunting berhubungan erat dengan masa depan bangsa, terlebih di tengah pandemi COVID-19 saat ini.
Karena itu, paling penting menurut Wagub, kanal komunikasi dan koordinasi dalam membangun sinergitas antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi harus dibuka.
"Peran Pemprov dalam upaya menurunkan angka stunting adalah mendorong penanganan stunting di daerah lewat program ODSK, yang sekaligus menjadi program keterwakilan pemerintah pusat di daerah yang wajib hukumnya untuk didukung," tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara, Diano Tino Tandaju mengatakan, 19.973 keluarga di provinsi berpenduduk lebih dari 2,6 juta jiwa itu memiliki anak stunting.
"Dari jumlah keluarga itu memiliki anak berusia di bawah dua tahun yang terpapar stunting," ujarnya.
Belasan ribu keluarga yang memiliki anak stunting itu menyebar di empat daerah yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kabupaten Minahasa Utara.
"Keinginan Pak Gubernur Olly Dondokambey terkait percepatan penanganan stunting harus benar-benar melibatkan seluruh stakeholder yang ada agar ditangani secara kerja gotong-royong," ujar Wagub Steven di Manado, Rabu.
Tidak mungkin, kata dia, BKKBN pusat, Pemprov Sulut, serta pemerintah kabupaten/kota bekerja sendiri untuk mencapai hasil maksimal.
Wagub mengatakan, kerja gotong royong dari seluruh stakeholder yang ada di daerah dalam mempercepat penurunan stunting berhubungan erat dengan masa depan bangsa, terlebih di tengah pandemi COVID-19 saat ini.
Karena itu, paling penting menurut Wagub, kanal komunikasi dan koordinasi dalam membangun sinergitas antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi harus dibuka.
"Peran Pemprov dalam upaya menurunkan angka stunting adalah mendorong penanganan stunting di daerah lewat program ODSK, yang sekaligus menjadi program keterwakilan pemerintah pusat di daerah yang wajib hukumnya untuk didukung," tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara, Diano Tino Tandaju mengatakan, 19.973 keluarga di provinsi berpenduduk lebih dari 2,6 juta jiwa itu memiliki anak stunting.
"Dari jumlah keluarga itu memiliki anak berusia di bawah dua tahun yang terpapar stunting," ujarnya.
Belasan ribu keluarga yang memiliki anak stunting itu menyebar di empat daerah yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kabupaten Minahasa Utara.