Manado (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung berkomitmen menyiapkan pekerja imigran yang terampil dan profesional.
Wali Kota Bitung, Sulawesi Utara Maurits Mantiri mengatakan dalam rangka mewujudkan komitmen untuk mempersiapkan calon pekerja migran Indonesia yang terampil dan profesional, Pemerintah Kota Bitung dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melaksanakan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) kerja sama.
"Penandatanganan MoU ini menjadi bukti kepedulian dan komitmen serta perhatian Pemerintah Kota Bitung dalam mempersiapkan calon PMI yang unggul, terlatih dan mempunyai kepastian hukum ketika bekerja di luar negeri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dimana Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam peningkatan calon PMI," kata Maurits, di Bitung, Jumat.
Dia mengatakan momentum ini merupakan bentuk nyata kolaborasi positif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemberantasan sindikasi pengiriman ilegal PMI sesuai kewenangan para pihak.
Juga, katanya, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi calon PMI di wilayah kota Bitung, fasilitasi pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan dan pelindungan calon PMI dan PMI, sosialisasi peluang kerja PMI di negara tujuan penempatan, dan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang dituangkan dalam nota kesepahaman.
Dengan demikian, katanya, diharapkan peluang ini dapat dimanfaatkan oleh calon PMI di kota Bitung guna meningkatkan perekonomian masyarakat.
Selain itu, katanya, membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran di daerah dan meningkatkan pendapatan melalui remitansi atau transfer uang ke penerima di negara asalnya yang akan dikirimkan oleh para PMI nantinya.
Wali Kota Bitung, Sulawesi Utara Maurits Mantiri mengatakan dalam rangka mewujudkan komitmen untuk mempersiapkan calon pekerja migran Indonesia yang terampil dan profesional, Pemerintah Kota Bitung dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melaksanakan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) kerja sama.
"Penandatanganan MoU ini menjadi bukti kepedulian dan komitmen serta perhatian Pemerintah Kota Bitung dalam mempersiapkan calon PMI yang unggul, terlatih dan mempunyai kepastian hukum ketika bekerja di luar negeri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dimana Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam peningkatan calon PMI," kata Maurits, di Bitung, Jumat.
Dia mengatakan momentum ini merupakan bentuk nyata kolaborasi positif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemberantasan sindikasi pengiriman ilegal PMI sesuai kewenangan para pihak.
Juga, katanya, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi calon PMI di wilayah kota Bitung, fasilitasi pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan dan pelindungan calon PMI dan PMI, sosialisasi peluang kerja PMI di negara tujuan penempatan, dan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang dituangkan dalam nota kesepahaman.
Dengan demikian, katanya, diharapkan peluang ini dapat dimanfaatkan oleh calon PMI di kota Bitung guna meningkatkan perekonomian masyarakat.
Selain itu, katanya, membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran di daerah dan meningkatkan pendapatan melalui remitansi atau transfer uang ke penerima di negara asalnya yang akan dikirimkan oleh para PMI nantinya.