Manado (ANTARA) - Ketua Komisi IX DPR-RI, Felly Estelita Runtuwene mengatakan pendataan keluarga oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan memudahkan pemerintah mengambil kebijakan mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera.
"Pendataan Keluarga tahun 2021 menghasilkan data mikro keluarga by name by address," kata Felly pada Sosialisasi Pendataan Keluarga 2021 untuk Perencanaan Kesejahteraan Keluarga Indonesia di Desa Lolak Tombolango, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Rabu.
Semua potensi dan tantangan keluarga merupakan potensi dan tantangan bagi bangsa.
"Maka kita lakukan pendataan untuk mengukur kualitas kemandirian dan kebahagiaan keluarga di Indonesia. Dan itu dijadikan sebagai penyediaan penyediaan data atau dasar dalam perencanaan dan pemerataan pembangunan," ujarnya.
Koordinator Bidang ADPIN BKKBN Sulut, Ignatius J Worung SE MSi memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan Bangga Kencana.
"Terima kasih juga atas kehadiran Ketua Komisi IX DPR RI dan permohonan maaf dari Kaper BKKBN Sulut yang tidak sempat hadir pada kegiatan ini," ujarnya.
Dirinya meyakini kemitraan antara Komisi IX DPR-RI dengan BKKBN, akan mampu memuluskan target capaian program Bangga Kencana yang menjadi program prioritas nasional.
"Pendataan Keluarga dilakukan serentak lima tahun sekali. Dan pendataan keluarga tahun ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Adapun keluarga yang didatangi ke rumah harus memastikan kader pendata mengenakan masker, serta menjaga jarak aman," sebutnya.
BKKBN melakukan pendataan keluarga sebagai amanat UU 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
"Keluarga adalah bagian fundamental dalam masyarakat, agama, dan negara. Negara menjamin dan melindungi setiap warganya untuk mendapatkan haknya, dan pendataan keluarga ini dilakukan dalam usaha melindungi dan memenuhi hak tiap warga negara termasuk keluarga," katanya.
Pendataan Keluarga tahun 2021 penting dilakukan untuk memotret dan mengenali keluarga Indonesia.
Selain itu, pendataan juga dilakukan untuk mengetahui potensi dan kendala keluarga Indonesia dalam fungsi vital di bidang kesehatan, pendidikan, serta ekonomi.
Pendataan Keluarga tahun 2021, menyediakan profil pasangan usia subur, keluarga dengan balita, keluarga dengan remaja, keluarga dengan lansia, keluarga berisiko stunting, dan aspek kesejahteraan keluarga by name by address yang tidak tersedia secara lengkap pada sumber data manapun.
Hadir dalam sosialisasi tersebut Wakil Ketua DPRD Sukron Mamonto, Anggota DPRD Kabupaten Bolmong Masri Daeng Masenge dan Febrianto Tangahu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bolmong I Ketut Kolak, Camat Lolak diwakili Kasie PMD, Sekretaris Perwakilan BKKBN Sulut Ir Ronny Sumilat, tokoh masyarakat dan tokoh agama, jajaran OPD KB Kabupaten Bolmong, kader KB, PKB, PPKBD, Sub PPKBD se-Kecamatan Lolak.
"Pendataan Keluarga tahun 2021 menghasilkan data mikro keluarga by name by address," kata Felly pada Sosialisasi Pendataan Keluarga 2021 untuk Perencanaan Kesejahteraan Keluarga Indonesia di Desa Lolak Tombolango, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Rabu.
Semua potensi dan tantangan keluarga merupakan potensi dan tantangan bagi bangsa.
"Maka kita lakukan pendataan untuk mengukur kualitas kemandirian dan kebahagiaan keluarga di Indonesia. Dan itu dijadikan sebagai penyediaan penyediaan data atau dasar dalam perencanaan dan pemerataan pembangunan," ujarnya.
Koordinator Bidang ADPIN BKKBN Sulut, Ignatius J Worung SE MSi memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan Bangga Kencana.
"Terima kasih juga atas kehadiran Ketua Komisi IX DPR RI dan permohonan maaf dari Kaper BKKBN Sulut yang tidak sempat hadir pada kegiatan ini," ujarnya.
Dirinya meyakini kemitraan antara Komisi IX DPR-RI dengan BKKBN, akan mampu memuluskan target capaian program Bangga Kencana yang menjadi program prioritas nasional.
"Pendataan Keluarga dilakukan serentak lima tahun sekali. Dan pendataan keluarga tahun ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Adapun keluarga yang didatangi ke rumah harus memastikan kader pendata mengenakan masker, serta menjaga jarak aman," sebutnya.
BKKBN melakukan pendataan keluarga sebagai amanat UU 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
"Keluarga adalah bagian fundamental dalam masyarakat, agama, dan negara. Negara menjamin dan melindungi setiap warganya untuk mendapatkan haknya, dan pendataan keluarga ini dilakukan dalam usaha melindungi dan memenuhi hak tiap warga negara termasuk keluarga," katanya.
Pendataan Keluarga tahun 2021 penting dilakukan untuk memotret dan mengenali keluarga Indonesia.
Selain itu, pendataan juga dilakukan untuk mengetahui potensi dan kendala keluarga Indonesia dalam fungsi vital di bidang kesehatan, pendidikan, serta ekonomi.
Pendataan Keluarga tahun 2021, menyediakan profil pasangan usia subur, keluarga dengan balita, keluarga dengan remaja, keluarga dengan lansia, keluarga berisiko stunting, dan aspek kesejahteraan keluarga by name by address yang tidak tersedia secara lengkap pada sumber data manapun.
Hadir dalam sosialisasi tersebut Wakil Ketua DPRD Sukron Mamonto, Anggota DPRD Kabupaten Bolmong Masri Daeng Masenge dan Febrianto Tangahu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bolmong I Ketut Kolak, Camat Lolak diwakili Kasie PMD, Sekretaris Perwakilan BKKBN Sulut Ir Ronny Sumilat, tokoh masyarakat dan tokoh agama, jajaran OPD KB Kabupaten Bolmong, kader KB, PKB, PPKBD, Sub PPKBD se-Kecamatan Lolak.