Manado, (Antara News) - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengharapkan jadwal pemadaman bergilir yang dikeluarkan PT PLN di Sulawesi Utara (Sulut), harus konsisten dan tepat waktu sehingga konsumen tidak dirugikan.
"Seringkali jadwal pemadaman bergilir listrik tidak sesuai dengan sosialisasi di media massa, sehingga masyarakat sering dirugikan," kata Ketua YLKI Sulut, Aldy Lumingkewas, di Manado, Jumat.
Bahkan pemadaman tersebut membuat kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM), sektor industri, aktifitas di kantor pemerintahan dan swasta turut terganggu.
PT PLN Wilayah Sulut, Sulawesi Tengah dan Gorontalo (Sulutenggo) sebaiknya melakukan sosialisasi sesuai kondisi yang ada dan tepat waktu, sehingga aktifitas masyarakat tidak terganggu.
Sementara itu, janji PLN akan melakukan pemadaman bergilir selama dua minggu di Sulut seiring dengan perbaikan sistem suplai dari PLTU Lahendong karena ada pemutusan sementara 30 megawatt (mw) harus juga konsisten.
"Kalau memang pemadaman itu hanya berlangsung dua minggu itu harus diterapkan, jangan membuat jadwal hingga lewat dua minggu," katanya.
Anggota DPRD Sulut James Sumendap mengharapkan jadwal pemadaman listrik bergilir tidak merugikan rakyat, karena selama ini masyarakat selalu membayar biaya rekening tepat waktu.
"Masyarakat saja kalau terlambat membayar listrik didenda, sementara PLN seenaknya melakukan pemadaman bergilir tanpa memikirkan kepentingan masyarakat," katanya. (*)
"Seringkali jadwal pemadaman bergilir listrik tidak sesuai dengan sosialisasi di media massa, sehingga masyarakat sering dirugikan," kata Ketua YLKI Sulut, Aldy Lumingkewas, di Manado, Jumat.
Bahkan pemadaman tersebut membuat kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM), sektor industri, aktifitas di kantor pemerintahan dan swasta turut terganggu.
PT PLN Wilayah Sulut, Sulawesi Tengah dan Gorontalo (Sulutenggo) sebaiknya melakukan sosialisasi sesuai kondisi yang ada dan tepat waktu, sehingga aktifitas masyarakat tidak terganggu.
Sementara itu, janji PLN akan melakukan pemadaman bergilir selama dua minggu di Sulut seiring dengan perbaikan sistem suplai dari PLTU Lahendong karena ada pemutusan sementara 30 megawatt (mw) harus juga konsisten.
"Kalau memang pemadaman itu hanya berlangsung dua minggu itu harus diterapkan, jangan membuat jadwal hingga lewat dua minggu," katanya.
Anggota DPRD Sulut James Sumendap mengharapkan jadwal pemadaman listrik bergilir tidak merugikan rakyat, karena selama ini masyarakat selalu membayar biaya rekening tepat waktu.
"Masyarakat saja kalau terlambat membayar listrik didenda, sementara PLN seenaknya melakukan pemadaman bergilir tanpa memikirkan kepentingan masyarakat," katanya. (*)