Manado (ANTARA) - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara A Dita Prawitaningsih memaparkan sejumlah inovasi pelayanan publik yang dilakukan kepada Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo, di Manado, Selasa.
Pemaparan tersebut disampaikan Kajati saat Menpan RB Tjahjo Kumolo melakukan kunjungan kerja di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut, di jalan 17 Agustus Manado.
Kajati A Dita Prawitaningsih menyampaikan inovasi yang sudah dilakukan Kejati Sulut dan Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Sulut dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat yang berbasis digital sesuai perintah dari Jaksa Agung RI untuk mengembalikan marwah Kejaksaan di mata masyarakat.
Program-program tersebut, diantaranya yaitu penggunaan CSM (Case Management System), yaitu mengintegrasikan data-data yang ada di bagian Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus di Kejari dengan data yang ada di Kejaksaan Agung.
Kemudian SIPEDE (Sistem Informasi Persuratan Disposisi Elektronik), yang mengutamakan persuratan yang paperless dan menggunakan tanda tangan elektronik, Pelayanan prima berupa SMS Broadcasting yang dilakukan oleh bagian Perdata dan TUN Kejati Sulut, yang berisi “mari jo datang di Kejati Sulut, kita akan kase pelayanan hukum gratis”, ini merupakan ajakan bagi masyarakat untuk bisa melakukan konseling mengenai hukum di Kejati Sulut.
Serta inovasi dalam hal pelaksanaan penyuluhan dan penerangan hukum, baik di masyarakat maupun kegiatan Jaksa Masuk Sekolah kepada para siswa dan siswi, seperti program Ruko (Ruang Konsultasi) Berjalan yang digagas oleh Kejari Kepulauan Sangihe, yang memberi ruang bagi masyarakat untuk bisa berkonsultasi dan mendapatkan pencerahan mengenai permasalahan hukum yang mereka hadapi.
Inovasi penjemputan saksi dari rumah yang dilakukan oleh Kejari Minut dan Kejari Kotamobagu, yaitu dengan memfasilitasi saksi untuk dapat memberikan keterangan agar perkara hukum dapat diselesaikan dengan baik.
"Semua program tersebut dilaksanakan agar jajaran Kejati Sulut dan Kejari se-Sulut bisa lebih dekat dengan masyarakat, sebagaimana wujud nyata Kejati Sulut telah meraih Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan saat ini sedang mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),"katanya.
MenPAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan mengapresiasi kinerja Kejati Sulut yang telah meraih WBK dan sementara mewujudkan WBBM, dan terhadap kinerja pelayanan publik kepada masyarakat.
Pada saat tersebut juga, MenPAN-RB menyampaikan mengenai perampingan dan penyederhanaan birokrasi di pemerintahan demi menghadapi tantangan zaman modern yang sudah memasuki dunia digital, guna bisa memberikan pelayanan yang prima, fleksibel dan efisien kepada masyarakat, seperti yang menjadi harapan Presiden RI Ir Joko Widodo dalam pidatonya di berbagai kesempatan.
Sebelum meninggalkan kantor Kejati Sulut, MenPAN-RB menulis pesannya yang dituliskan dalam suatu bingkai yang berbunyi "Setiap pemimpin harus mempunyai impian dan imajinasi, dengan imajinasi dan impian akan mampu menyusun konsep untuk menjabarkan program kerja".
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Fredy Runtu, Asisten Pembinaan A. Syahrir Harahap, Asisten Intelijen Stanley Yos Bukara, Asisten Tindak Pidana Umum Jeffrey Paultje Maukar, Asisten Tindak Pidana Khusus Eko Prayitno, Asisten Perdata dan TUN Rivo C. M. Medellu, Kabag TU Reinhard Tololiu, para Koordinator, dan para Kepala Kejaksaan Negeri se-Sulut.
Kunjungan ke Kejati Sulut tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Menpan RB Tjahjo Kumolo selama berada di Sulut.
Pemaparan tersebut disampaikan Kajati saat Menpan RB Tjahjo Kumolo melakukan kunjungan kerja di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut, di jalan 17 Agustus Manado.
Kajati A Dita Prawitaningsih menyampaikan inovasi yang sudah dilakukan Kejati Sulut dan Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Sulut dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat yang berbasis digital sesuai perintah dari Jaksa Agung RI untuk mengembalikan marwah Kejaksaan di mata masyarakat.
Program-program tersebut, diantaranya yaitu penggunaan CSM (Case Management System), yaitu mengintegrasikan data-data yang ada di bagian Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus di Kejari dengan data yang ada di Kejaksaan Agung.
Kemudian SIPEDE (Sistem Informasi Persuratan Disposisi Elektronik), yang mengutamakan persuratan yang paperless dan menggunakan tanda tangan elektronik, Pelayanan prima berupa SMS Broadcasting yang dilakukan oleh bagian Perdata dan TUN Kejati Sulut, yang berisi “mari jo datang di Kejati Sulut, kita akan kase pelayanan hukum gratis”, ini merupakan ajakan bagi masyarakat untuk bisa melakukan konseling mengenai hukum di Kejati Sulut.
Serta inovasi dalam hal pelaksanaan penyuluhan dan penerangan hukum, baik di masyarakat maupun kegiatan Jaksa Masuk Sekolah kepada para siswa dan siswi, seperti program Ruko (Ruang Konsultasi) Berjalan yang digagas oleh Kejari Kepulauan Sangihe, yang memberi ruang bagi masyarakat untuk bisa berkonsultasi dan mendapatkan pencerahan mengenai permasalahan hukum yang mereka hadapi.
Inovasi penjemputan saksi dari rumah yang dilakukan oleh Kejari Minut dan Kejari Kotamobagu, yaitu dengan memfasilitasi saksi untuk dapat memberikan keterangan agar perkara hukum dapat diselesaikan dengan baik.
"Semua program tersebut dilaksanakan agar jajaran Kejati Sulut dan Kejari se-Sulut bisa lebih dekat dengan masyarakat, sebagaimana wujud nyata Kejati Sulut telah meraih Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan saat ini sedang mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),"katanya.
MenPAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan mengapresiasi kinerja Kejati Sulut yang telah meraih WBK dan sementara mewujudkan WBBM, dan terhadap kinerja pelayanan publik kepada masyarakat.
Pada saat tersebut juga, MenPAN-RB menyampaikan mengenai perampingan dan penyederhanaan birokrasi di pemerintahan demi menghadapi tantangan zaman modern yang sudah memasuki dunia digital, guna bisa memberikan pelayanan yang prima, fleksibel dan efisien kepada masyarakat, seperti yang menjadi harapan Presiden RI Ir Joko Widodo dalam pidatonya di berbagai kesempatan.
Sebelum meninggalkan kantor Kejati Sulut, MenPAN-RB menulis pesannya yang dituliskan dalam suatu bingkai yang berbunyi "Setiap pemimpin harus mempunyai impian dan imajinasi, dengan imajinasi dan impian akan mampu menyusun konsep untuk menjabarkan program kerja".
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Fredy Runtu, Asisten Pembinaan A. Syahrir Harahap, Asisten Intelijen Stanley Yos Bukara, Asisten Tindak Pidana Umum Jeffrey Paultje Maukar, Asisten Tindak Pidana Khusus Eko Prayitno, Asisten Perdata dan TUN Rivo C. M. Medellu, Kabag TU Reinhard Tololiu, para Koordinator, dan para Kepala Kejaksaan Negeri se-Sulut.
Kunjungan ke Kejati Sulut tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Menpan RB Tjahjo Kumolo selama berada di Sulut.