Manado (ANTARA) - Beberapa pemegang saham melakukan penambahan modal di Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo (BSG) tahun 2021 mencapai Rp30,5 Miliar.
"Tahun ini ada ketambahan saham sebesar Rp30,5 miliar dari beberapa pemda, semoga ke depannya akan terus meningkat,” kata Pemegang saham pengendali BSG Gubernur Sulut Olly Dondokambey, di Manado, Senin.
Dia mengatakan yang paling besar melakukan penambahan modal di tahun ini yakni Pemprov Gorontalo sebesar Rp10 Miliar, kemudian diikuti Pemkot Gorontalo sebesar Rp5,5 Miliar.
Kemudian, katanya, Pemkot Tomohon Rp4 Miliar, Mega Corpora Rp3 Miliar, Pemkab Talaud Rp2,5 Miliar, Pemkab Bone Bolango Rp2 Miliar, Pemkab Gorontalo Utara Rp1,5 Miliar, Pemkab Boalemo Rp1 Miliar dan Pemkab Minahasa Tenggara Rp1 Miliar.
Dengan adanya penambahan modal ini, katanya, diharapkan target Modal Inti Minimum (MIM) yang di tetapkan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)mengenai permodalan BPD harus capai Rp3 Triliun di tahun 2024, bisa tercapai.
Modal Inti Rp3 Triliun di tahun 2022 memang sudah diwajibkan oleh OJK. Hal itu diatur dalam POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Aturan tersebut berlaku sejak diundangkan, yakni pada 17 Maret 2020.
Namun, khusus untuk BPD ada kelonggaran lebih lama dua tahun, yakni hingga 31 Desember 2024.
"Tahun ini ada ketambahan saham sebesar Rp30,5 miliar dari beberapa pemda, semoga ke depannya akan terus meningkat,” kata Pemegang saham pengendali BSG Gubernur Sulut Olly Dondokambey, di Manado, Senin.
Dia mengatakan yang paling besar melakukan penambahan modal di tahun ini yakni Pemprov Gorontalo sebesar Rp10 Miliar, kemudian diikuti Pemkot Gorontalo sebesar Rp5,5 Miliar.
Kemudian, katanya, Pemkot Tomohon Rp4 Miliar, Mega Corpora Rp3 Miliar, Pemkab Talaud Rp2,5 Miliar, Pemkab Bone Bolango Rp2 Miliar, Pemkab Gorontalo Utara Rp1,5 Miliar, Pemkab Boalemo Rp1 Miliar dan Pemkab Minahasa Tenggara Rp1 Miliar.
Dengan adanya penambahan modal ini, katanya, diharapkan target Modal Inti Minimum (MIM) yang di tetapkan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)mengenai permodalan BPD harus capai Rp3 Triliun di tahun 2024, bisa tercapai.
Modal Inti Rp3 Triliun di tahun 2022 memang sudah diwajibkan oleh OJK. Hal itu diatur dalam POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Aturan tersebut berlaku sejak diundangkan, yakni pada 17 Maret 2020.
Namun, khusus untuk BPD ada kelonggaran lebih lama dua tahun, yakni hingga 31 Desember 2024.