Minahasa Tenggara (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara, segera melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara tahun anggaran 2020.
"Setelah LKPD diserahkan ke BPK, akan ada tim audit yang segera masuk ke Pemkab Minahasa Tenggara untuk melakukan pemeriksaan," kata Wakil Bupati Minahasa Tenggara Joke Legi di Ratahan, Rabu.
Ia menegaskan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan menjadi objek pemeriksaan agar segera menyiapkan seluruh dokumen pendukung dalam rangka pemeriksaan ini.
"Saya ingatkan kepada semua instansi agar kooperatif pada saat pemeriksaan nanti. Apa yang diminta tim pemeriksa, khususnya dokumen-dokumen pendukung agar segera disampaikan," tandasnya.
Sementara itu Bupati James Sumendap saat menyerahkan LKPD di Kantor Perwakilan BPK Sulawesi Utara, Selasa (9/3) menuturkan, pengelolaan dan administrasi keuangan yang baik bukan hanya demi sekedar capaian atau prestasi, namun sebuah kewajiban dari pemerintah.
“Pengelolaan dan administrasi keuangan yang baik merupakan kewajiban pemerintah dan kami yakin akan kembali meraih WTP,” katanya.
Dia menambahkan seluruh jajaran di Pemkab Minahasa Tenggara siap untuk diperiksa tim auditor dari BPK.
"Setelah LKPD diserahkan ke BPK, akan ada tim audit yang segera masuk ke Pemkab Minahasa Tenggara untuk melakukan pemeriksaan," kata Wakil Bupati Minahasa Tenggara Joke Legi di Ratahan, Rabu.
Ia menegaskan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan menjadi objek pemeriksaan agar segera menyiapkan seluruh dokumen pendukung dalam rangka pemeriksaan ini.
"Saya ingatkan kepada semua instansi agar kooperatif pada saat pemeriksaan nanti. Apa yang diminta tim pemeriksa, khususnya dokumen-dokumen pendukung agar segera disampaikan," tandasnya.
Sementara itu Bupati James Sumendap saat menyerahkan LKPD di Kantor Perwakilan BPK Sulawesi Utara, Selasa (9/3) menuturkan, pengelolaan dan administrasi keuangan yang baik bukan hanya demi sekedar capaian atau prestasi, namun sebuah kewajiban dari pemerintah.
“Pengelolaan dan administrasi keuangan yang baik merupakan kewajiban pemerintah dan kami yakin akan kembali meraih WTP,” katanya.
Dia menambahkan seluruh jajaran di Pemkab Minahasa Tenggara siap untuk diperiksa tim auditor dari BPK.