Makassar (ANTARA Sulsel) - Kemerdekaan Indonesia yang sudah mencapai 64 tahun lebih dinilai belum berhasil disebabkan negara ini masih mengalami krisis kepemimpinan.
Rezim kepemimpinan dari berbagai orde dianggap tidak menggagas karakter bangsa tetapi lebih bayak pada politik merebut dan mempertahankan kekuasaan.
Demikian dikemukakan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dr Din Syamsuddin dalam dialog akhir tahun 2009 dengan tema "refleksi pembangunan karakter bangsa yang lebih beradab dan mandiri" yang diselenggarakan Universitas Negeri Makassar (UNM) di Makassar, Rabu.
"Pribadi mandiri dan merdeka saat ini sangat langka, padahal dibutuhkan keteladanan pemimpin yang mau mengatakan tidak pada kepentingan yang tidak berpihak pada rakyat. Indonesia sangat langka seorang negarawan, kalau politisi sangat banyak," ucapnya.
Menurut dia, konsep kepemimpinan bangsa yang berkarakter sempat diaplikasikan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, meski pada akhirnya hilang dengan adanya pergolakan politik.
Dia menilai, sistem pemerintah saat ini yang terlalu lebar membuka ruang bagi kapitalisme telah merobohkan sistem ekonomi kerakyatan, serta menimbulkan masalah baru bagi orang cerdas lokal yang tidak bisa mendapatkan tempat dalam tataran pemerintahan.
"Jika bangsa ini terlalu terbuka untuk kapitalisme, maka jangan harap kita akan memiliki karakter. Kita juga mengadopsi sistem demokrasi yang paling liberal, sehingga soliditas sosial sangat gampang terpecah belah," ujarnya.
Kesalahan klasik sistem pemerintahan adalah orientasi penguasa tidak pada keIndonesiaan, tetapi pada kekuasaan.
Dia mengatakan, perbaikan karakter bangsa harus dimulai dari sistem pendidikan yang lebih baik, serta tiap institusi maupun lembaga harus memperbaiki sistemnya.
Sementara Anggota DPR RI Akbar Faisal pada dialog tersebut, selaku alumni UNM berjanji tidak akan mempermalukan mantan institusinya dalam mengawal aspirasi rakyat.
Politis Hanura ini yang juga anggota Pansus Bank Century menyebutkan mereka tidak akan luluh dengan adanya tawaran insentif miliaran rupiah kepada anggota pansus kalau banyak diam.
(T.PSO-099/F003)
Rezim kepemimpinan dari berbagai orde dianggap tidak menggagas karakter bangsa tetapi lebih bayak pada politik merebut dan mempertahankan kekuasaan.
Demikian dikemukakan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dr Din Syamsuddin dalam dialog akhir tahun 2009 dengan tema "refleksi pembangunan karakter bangsa yang lebih beradab dan mandiri" yang diselenggarakan Universitas Negeri Makassar (UNM) di Makassar, Rabu.
"Pribadi mandiri dan merdeka saat ini sangat langka, padahal dibutuhkan keteladanan pemimpin yang mau mengatakan tidak pada kepentingan yang tidak berpihak pada rakyat. Indonesia sangat langka seorang negarawan, kalau politisi sangat banyak," ucapnya.
Menurut dia, konsep kepemimpinan bangsa yang berkarakter sempat diaplikasikan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, meski pada akhirnya hilang dengan adanya pergolakan politik.
Dia menilai, sistem pemerintah saat ini yang terlalu lebar membuka ruang bagi kapitalisme telah merobohkan sistem ekonomi kerakyatan, serta menimbulkan masalah baru bagi orang cerdas lokal yang tidak bisa mendapatkan tempat dalam tataran pemerintahan.
"Jika bangsa ini terlalu terbuka untuk kapitalisme, maka jangan harap kita akan memiliki karakter. Kita juga mengadopsi sistem demokrasi yang paling liberal, sehingga soliditas sosial sangat gampang terpecah belah," ujarnya.
Kesalahan klasik sistem pemerintahan adalah orientasi penguasa tidak pada keIndonesiaan, tetapi pada kekuasaan.
Dia mengatakan, perbaikan karakter bangsa harus dimulai dari sistem pendidikan yang lebih baik, serta tiap institusi maupun lembaga harus memperbaiki sistemnya.
Sementara Anggota DPR RI Akbar Faisal pada dialog tersebut, selaku alumni UNM berjanji tidak akan mempermalukan mantan institusinya dalam mengawal aspirasi rakyat.
Politis Hanura ini yang juga anggota Pansus Bank Century menyebutkan mereka tidak akan luluh dengan adanya tawaran insentif miliaran rupiah kepada anggota pansus kalau banyak diam.
(T.PSO-099/F003)