Minahasa Tenggara (ANTARA) - Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara di Kabupaten Minahasa Tenggara pada 2020 lalu mendapatkan sejumlah catatan positif, baik dari pemerhati pemilu, peneliti, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama serta dari penyelenggara baik KPU dan Bawaslu.
Meski bukan daerah penyelenggara Pilkada yaitu pemilihan bupati/wali kota di Sulut, namun partisipasi pemilih di Kabupaten Minahasa Tenggara bisa mencatatkan angka tertinggi, yakni 85,18 persen.
Bahkan angka ini merupakan yang tertinggi secara nasional, khusus daerah bukan penyelenggara pemilihan bupati/wali kota di sembilan provinsi yang menggelar Pilgub di Indonesia.
"Angka partisipasi yang tinggi ini membuktikan jika sosialisasi yang dilakukan KPU Minahasa Tenggara dilaksanakan dengan baik, dan tepat sasaran," kata akademis Unima Jhonny Taroreh.
Selain itu menurutnya, KPU khususnya di Minahasa Tenggara mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dalam menyelenggarakan proses pemilihan.
"Kepercayaan ini didukung dengan kesiapan para penyelenggara di tingkat bawah untuk menjamin pelaksanaan Pilkada berjalan dengan baik dan sukses," ujarnya.
Ditambahkan, pegiat Pemilu Sulut, Fanny Wurangian ini tak terlepas dari kesadaran dari masyarakat untuk turut menentukan masa depan daerah dengan menggunakan hak konstitusionalnya.
"Ini tentunya menjadi catatan khusus, karena di masa pandemi partisipasi masyarakat untuk memilih justru sangat tinggi. Apalagi Minahasa Tenggara bukan daerah yang menyelelenggara pemilihan kepala daerah," ujarnya.
Selain itu menurut mantan komisioner KPU Minahasa Tenggara ini, hal tersebut didukung dengan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara dari tingkat PPK, PPS, sampai KPPS.
"Meski harus diakui pelaksanaan bimbingan teknis yang terbatas, ketakutan akibat pandemi, tapi KPU Minahasa Tenggara bisa menyiapkan SDM untuk menjadi penyelenggara Pemilu di tingkat bawah," katanya.
Ia juga menyebut jika koordinasi kelembagaan yang dibangun, memastikan pelaksanaan pemilihan di Minahasa Tenggara berjalan dengan sukses.
Sementara itu tenaga ahli KPU RI Mohamad Fadlilah, memberikan catatan terkait teknis penyelenggaraan pemilihan di Minahasa Tenggara yang dapat dilsakanakan dengan baik, meski harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19.
"Harus diakui pelaksanaan Pilkada tahun 2020 ini, adalah hal baru, karena berhadapan pada kondisi pandemi. Tapi dalam teknis penyelenggaran dapat dilaksanakan dengan baik, karena proses dan pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang ada," katanya.
Hal tersebut menurutnya, berdampak sehingga tidak adanya persoalan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada pelaksanaan pemilihan di Minahasa Tenggara.
"Apalagi di Minahasa Tenggara tidak ada pemungutan suara ulang, atau sampai pada sengketa perselisihan hasil pemilihan," ujarnya.
Ia juga menyentil terkait penerapan Sirekap, yang menurutnya masih perlu pengembangan meski dalam penerapannya di Minahasa Tenggara sudah berjalan dengan baik.
"Memang Sirekap yang dilakukan KPU secara keseluruhan perlu ada pengembangan lagi sehingga akan lebih maksimal ketika diterapkan pada pemilu mendatang. Tapi di Minahasa Tenggara sudah bisa diterapkan dengan baik," ungkapnya.
Peneliti LIPI, Sri Nuryanti juga memberikan catatan terkait pelaksanaan Pemilihan di Minahasa Tenggara, yang menurutnya telah berhasil menggelar proses pemilihan di tengah tantangan pandemi.
"Ini tentunya menjadi catatan khusus karena penyelenggara Pilkada bisa berjalan dengan baik, meski ada tantangan yaitu pandemi. Dan secara teknis penyelenggaraan bisa dilakukan oleh pihak KPU dengan dukungan regulasi yang memadai," katanya.
Ketua Bawaslu Minahasa Tenggara Jobby Longkutoy juga menyampaikan catatan terkait teknis penyelenggaraan, dari catatan pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
"Dari catatan kami di Bawaslu, serta didukung dengan pengawasan yang melekat, setiap potensi atau pelanggaran pemilihan dapat diminimalisir," katanya.
Selain itu menurutnya, koordinasi menjadi hal yang sangat penting di antara KPU dan Bawaslu untuk menjamin pelaksanaan pemilihan di Minahasa Tenggara dilaksanakan dengan taat aturan dan taat asaz.
"Penting memang koordinasi antar lembaga, baik dari tingkat kabupaten, sampai pada tingkat bawah. Ini untuk memberikan jaminan proses pemilihan berjalan dengan baik. Dan sampai berakhirnya pelaksanaan pemilihan tidak ada penanganan pelanggaran, atau sengketa terkait pemilihan ini," ungkapnya.
Ketua KPU Sulut Ardiles Mewo juga memberikan apresiasinya terhadap pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Minahasa Tenggara.
Bahkan menurut Ardiles kinerja dari KPU Minahasa Tenggara, serta penyelenggara di tingkat bawah telah bekerja dan memberikan dedikasi yang luar biasa untuk menyukseskan pemilihan 2020.
"Banyak faktor yang menunjang hal ini. Namun saya yakin faktor yang paling dominan adalah kinerja kawan-kawan KPU Mitra, termasuk PPK, PPS, hingga KPPS yang tidak hanya sekedar menjalankan program, tapi berkomitmen menjangkau sebanyak mungkin orang terkait sosialisasi hingga ajakan memilih," ujarnya.
Secara teknis diakuinya, Minahasa Tenggara juga tidak ada TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang menggelar PSU (Pemilihan Suara Ulang) dan walau perlu kajian mendalam, namun bisa dibilang penyelenggara Adhoc KPPS pada umumnya mengetahui bagaimana prosedur, mekanisme, dan tata cara pemilihan suara di TPS.
Begitu juga diketahui tidak ada PSS (Pemungutan Suara Susulan) yang salah satunya bisa disebabkan karena terlambat logistik, serta tidak ada Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) akibat berhenti di tengah jalan, salah satunya bisa disebabkan karena kekurangan surat suara.
“Jadi secara teknis penyelenggaraan Pilgub Sulut di Mitra sudah mencatatkan prestasi yang baik, tetapi tentunya tetap belum sempurna. Inilah kemudian yang diharapkan dari tahap evaluasi yang dilakukan agar memberikan output yang baik sebagai referensi ke depan. Dengan kinerja ini, nanti dibagian akhir kami akan memberikan penghargaan," tandasnya.
Komisioner KPU Sulut Salman Sahelangi juga memberikan catatan khusus terkait dengan keterlibatan dan dukungan media dalam menyukseskan pemilihan kali ini.
"Media secara khusus mampu memberikan peran penting. Khususnya meyakinkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada pilkada 2020 ini. Ini menjadi bukti jika peranan media akan sangat penting untuk menyukseskan Pilkada maupun Pemilu di masa mendatang," ***2***
Meski bukan daerah penyelenggara Pilkada yaitu pemilihan bupati/wali kota di Sulut, namun partisipasi pemilih di Kabupaten Minahasa Tenggara bisa mencatatkan angka tertinggi, yakni 85,18 persen.
Bahkan angka ini merupakan yang tertinggi secara nasional, khusus daerah bukan penyelenggara pemilihan bupati/wali kota di sembilan provinsi yang menggelar Pilgub di Indonesia.
"Angka partisipasi yang tinggi ini membuktikan jika sosialisasi yang dilakukan KPU Minahasa Tenggara dilaksanakan dengan baik, dan tepat sasaran," kata akademis Unima Jhonny Taroreh.
Selain itu menurutnya, KPU khususnya di Minahasa Tenggara mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dalam menyelenggarakan proses pemilihan.
"Kepercayaan ini didukung dengan kesiapan para penyelenggara di tingkat bawah untuk menjamin pelaksanaan Pilkada berjalan dengan baik dan sukses," ujarnya.
Ditambahkan, pegiat Pemilu Sulut, Fanny Wurangian ini tak terlepas dari kesadaran dari masyarakat untuk turut menentukan masa depan daerah dengan menggunakan hak konstitusionalnya.
"Ini tentunya menjadi catatan khusus, karena di masa pandemi partisipasi masyarakat untuk memilih justru sangat tinggi. Apalagi Minahasa Tenggara bukan daerah yang menyelelenggara pemilihan kepala daerah," ujarnya.
Selain itu menurut mantan komisioner KPU Minahasa Tenggara ini, hal tersebut didukung dengan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara dari tingkat PPK, PPS, sampai KPPS.
"Meski harus diakui pelaksanaan bimbingan teknis yang terbatas, ketakutan akibat pandemi, tapi KPU Minahasa Tenggara bisa menyiapkan SDM untuk menjadi penyelenggara Pemilu di tingkat bawah," katanya.
Ia juga menyebut jika koordinasi kelembagaan yang dibangun, memastikan pelaksanaan pemilihan di Minahasa Tenggara berjalan dengan sukses.
Sementara itu tenaga ahli KPU RI Mohamad Fadlilah, memberikan catatan terkait teknis penyelenggaraan pemilihan di Minahasa Tenggara yang dapat dilsakanakan dengan baik, meski harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19.
"Harus diakui pelaksanaan Pilkada tahun 2020 ini, adalah hal baru, karena berhadapan pada kondisi pandemi. Tapi dalam teknis penyelenggaran dapat dilaksanakan dengan baik, karena proses dan pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang ada," katanya.
Hal tersebut menurutnya, berdampak sehingga tidak adanya persoalan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada pelaksanaan pemilihan di Minahasa Tenggara.
"Apalagi di Minahasa Tenggara tidak ada pemungutan suara ulang, atau sampai pada sengketa perselisihan hasil pemilihan," ujarnya.
Ia juga menyentil terkait penerapan Sirekap, yang menurutnya masih perlu pengembangan meski dalam penerapannya di Minahasa Tenggara sudah berjalan dengan baik.
"Memang Sirekap yang dilakukan KPU secara keseluruhan perlu ada pengembangan lagi sehingga akan lebih maksimal ketika diterapkan pada pemilu mendatang. Tapi di Minahasa Tenggara sudah bisa diterapkan dengan baik," ungkapnya.
Peneliti LIPI, Sri Nuryanti juga memberikan catatan terkait pelaksanaan Pemilihan di Minahasa Tenggara, yang menurutnya telah berhasil menggelar proses pemilihan di tengah tantangan pandemi.
"Ini tentunya menjadi catatan khusus karena penyelenggara Pilkada bisa berjalan dengan baik, meski ada tantangan yaitu pandemi. Dan secara teknis penyelenggaraan bisa dilakukan oleh pihak KPU dengan dukungan regulasi yang memadai," katanya.
Ketua Bawaslu Minahasa Tenggara Jobby Longkutoy juga menyampaikan catatan terkait teknis penyelenggaraan, dari catatan pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
"Dari catatan kami di Bawaslu, serta didukung dengan pengawasan yang melekat, setiap potensi atau pelanggaran pemilihan dapat diminimalisir," katanya.
Selain itu menurutnya, koordinasi menjadi hal yang sangat penting di antara KPU dan Bawaslu untuk menjamin pelaksanaan pemilihan di Minahasa Tenggara dilaksanakan dengan taat aturan dan taat asaz.
"Penting memang koordinasi antar lembaga, baik dari tingkat kabupaten, sampai pada tingkat bawah. Ini untuk memberikan jaminan proses pemilihan berjalan dengan baik. Dan sampai berakhirnya pelaksanaan pemilihan tidak ada penanganan pelanggaran, atau sengketa terkait pemilihan ini," ungkapnya.
Ketua KPU Sulut Ardiles Mewo juga memberikan apresiasinya terhadap pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Minahasa Tenggara.
Bahkan menurut Ardiles kinerja dari KPU Minahasa Tenggara, serta penyelenggara di tingkat bawah telah bekerja dan memberikan dedikasi yang luar biasa untuk menyukseskan pemilihan 2020.
"Banyak faktor yang menunjang hal ini. Namun saya yakin faktor yang paling dominan adalah kinerja kawan-kawan KPU Mitra, termasuk PPK, PPS, hingga KPPS yang tidak hanya sekedar menjalankan program, tapi berkomitmen menjangkau sebanyak mungkin orang terkait sosialisasi hingga ajakan memilih," ujarnya.
Secara teknis diakuinya, Minahasa Tenggara juga tidak ada TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang menggelar PSU (Pemilihan Suara Ulang) dan walau perlu kajian mendalam, namun bisa dibilang penyelenggara Adhoc KPPS pada umumnya mengetahui bagaimana prosedur, mekanisme, dan tata cara pemilihan suara di TPS.
Begitu juga diketahui tidak ada PSS (Pemungutan Suara Susulan) yang salah satunya bisa disebabkan karena terlambat logistik, serta tidak ada Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) akibat berhenti di tengah jalan, salah satunya bisa disebabkan karena kekurangan surat suara.
“Jadi secara teknis penyelenggaraan Pilgub Sulut di Mitra sudah mencatatkan prestasi yang baik, tetapi tentunya tetap belum sempurna. Inilah kemudian yang diharapkan dari tahap evaluasi yang dilakukan agar memberikan output yang baik sebagai referensi ke depan. Dengan kinerja ini, nanti dibagian akhir kami akan memberikan penghargaan," tandasnya.
Komisioner KPU Sulut Salman Sahelangi juga memberikan catatan khusus terkait dengan keterlibatan dan dukungan media dalam menyukseskan pemilihan kali ini.
"Media secara khusus mampu memberikan peran penting. Khususnya meyakinkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada pilkada 2020 ini. Ini menjadi bukti jika peranan media akan sangat penting untuk menyukseskan Pilkada maupun Pemilu di masa mendatang," ***2***