Manado (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi, Edwin Silangen mengungkapkan capaian 'Monitoring Center Prevention' di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebesasr 92,31 persen.
“Sesuai hasil evaluasi tim KPK RI dalam pemenuhan delapan area MCP, Pemerintah Provinsi Sulut mendapatkan nilai 92,31 persen," ujar Silangen di Manado, Rabu.
Dalam rapat evaluasi MCP tahun 2020 dan koordinasi kegiatan yang digelar satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, kata dia, capaian nilai persentase ini merupakan yang terbaik se-Sulawesi Utara yaitu urutan pertama, dan urutan kedua untuk tingkat Provinsi.
"Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan dan bahkan dapat ditingkatkan kualitasnya tentu dengan mendapat arahan dari tim Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI,” terangnya.
Menurut dia, penilaian KPK ini merupakan bentuk perhatian besar bagi Sulut agar apa yang dikerjakan selama ini dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
Sekdaprov Silangen memberikan apresiasi kepada Satgas KPK RI yang telah mengarahkan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota melaksanakan pemerintahan 'good governance dan clean governance'.
“Kami sangat menyadari bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan terutama dalam hal pengelolaan anggaran, pemberdayaan aset yang ada di pemerintah provinsi, kita juga mengalami berbagai dinamika yang perlu dibantu penyelesaiannya dan penuntasannya,” katanya.
Silangen menambahkan, Pemprov Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw telah berupaya melaksanakan rencana aksi daerah, yaitu mensukseskan program pencegahan korupsi yang dirintis oleh KPK RI lewat pemenuhan dokumen, serta perbaikan sistem yang terangkum dalam delapan area intervensi MCP KPK RI.
Sementara itu, Ketua Tim Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Wahyudi menjelaskan, tujuan rapat evaluasi MCP di Sulut dalam rangka memberikan dukungan sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran pemerintah provinsi serta kabupaten/kota dalam melakukan pencegahan korupsi.
KPK juga mengapresiasi pencapaian MCP Pemprov Sulut dan berharap pemprov dapat memberikan bimbingan ke pemerintah kabupaten dan kota di Sulut agar mampu mencapai hasil yang optimal.
“Khusus untuk wilayah Sulut nantinya ke depan tidak hanya membahas MCP lagi karena akan secara otomatis dari pemprov yang akan memberikan guidance kepada kabupaten/kota untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan bersama setiap awal tahunnya,” ujarnya.***2***
“Sesuai hasil evaluasi tim KPK RI dalam pemenuhan delapan area MCP, Pemerintah Provinsi Sulut mendapatkan nilai 92,31 persen," ujar Silangen di Manado, Rabu.
Dalam rapat evaluasi MCP tahun 2020 dan koordinasi kegiatan yang digelar satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, kata dia, capaian nilai persentase ini merupakan yang terbaik se-Sulawesi Utara yaitu urutan pertama, dan urutan kedua untuk tingkat Provinsi.
"Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan dan bahkan dapat ditingkatkan kualitasnya tentu dengan mendapat arahan dari tim Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI,” terangnya.
Menurut dia, penilaian KPK ini merupakan bentuk perhatian besar bagi Sulut agar apa yang dikerjakan selama ini dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
Sekdaprov Silangen memberikan apresiasi kepada Satgas KPK RI yang telah mengarahkan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota melaksanakan pemerintahan 'good governance dan clean governance'.
“Kami sangat menyadari bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan terutama dalam hal pengelolaan anggaran, pemberdayaan aset yang ada di pemerintah provinsi, kita juga mengalami berbagai dinamika yang perlu dibantu penyelesaiannya dan penuntasannya,” katanya.
Silangen menambahkan, Pemprov Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw telah berupaya melaksanakan rencana aksi daerah, yaitu mensukseskan program pencegahan korupsi yang dirintis oleh KPK RI lewat pemenuhan dokumen, serta perbaikan sistem yang terangkum dalam delapan area intervensi MCP KPK RI.
Sementara itu, Ketua Tim Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Wahyudi menjelaskan, tujuan rapat evaluasi MCP di Sulut dalam rangka memberikan dukungan sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran pemerintah provinsi serta kabupaten/kota dalam melakukan pencegahan korupsi.
KPK juga mengapresiasi pencapaian MCP Pemprov Sulut dan berharap pemprov dapat memberikan bimbingan ke pemerintah kabupaten dan kota di Sulut agar mampu mencapai hasil yang optimal.
“Khusus untuk wilayah Sulut nantinya ke depan tidak hanya membahas MCP lagi karena akan secara otomatis dari pemprov yang akan memberikan guidance kepada kabupaten/kota untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan bersama setiap awal tahunnya,” ujarnya.***2***