Tomohon (ANTARA) - Wali Kota Tomohon Jimmy F Eman opitimistis mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah itu tahun 2020.
"Ini menjadi harapan kita bersama untuk tetap mempertahankan opini WTP dalam pengelolaan keuangan, barang dan aset daerah untuk yang kedelapan kalinya secara berturut-turut," ujar Wali Kota Jimmy di Tomohon, Sulawesi Utara (Sulut), Rabu.
Pemkot Tomohon menggelar rapat dinas untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan yang dilaksanakan dari bulan Januari hingga Desember 2020.
"Rapat Dinas ini dilaksanakan juga untuk mengantisipasi pemeriksaan interim oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) yang dilaksanakan selama 35 hari di Pemerintah Kota Tomohon," ujarnya.
Pemeriksaan interim, lanjut politikus Partai Golkar itu, merupakan audit pendahuluan yang dilakukan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Pemeriksaan tersebut berdasarkan peraturan BPK-RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
Wali Kota berharap kepada seluruh perangkat daerah menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan interim BPK-RI maupun dalam rangka penyusunan LKPD sesuai jadwal yang telah ditentukan.
"Diharapkan supaya seluruh perangkat daerah dapat melaksanakan dan menindaklanjuti apa yang nantinya diminta dan diarahkan oleh tim dari BPK-RI agar memperlancar dan mempermudah dalam proses pemeriksaan nanti," harap Wali Kota. ***3***
"Ini menjadi harapan kita bersama untuk tetap mempertahankan opini WTP dalam pengelolaan keuangan, barang dan aset daerah untuk yang kedelapan kalinya secara berturut-turut," ujar Wali Kota Jimmy di Tomohon, Sulawesi Utara (Sulut), Rabu.
Pemkot Tomohon menggelar rapat dinas untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan yang dilaksanakan dari bulan Januari hingga Desember 2020.
"Rapat Dinas ini dilaksanakan juga untuk mengantisipasi pemeriksaan interim oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) yang dilaksanakan selama 35 hari di Pemerintah Kota Tomohon," ujarnya.
Pemeriksaan interim, lanjut politikus Partai Golkar itu, merupakan audit pendahuluan yang dilakukan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Pemeriksaan tersebut berdasarkan peraturan BPK-RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
Wali Kota berharap kepada seluruh perangkat daerah menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan interim BPK-RI maupun dalam rangka penyusunan LKPD sesuai jadwal yang telah ditentukan.
"Diharapkan supaya seluruh perangkat daerah dapat melaksanakan dan menindaklanjuti apa yang nantinya diminta dan diarahkan oleh tim dari BPK-RI agar memperlancar dan mempermudah dalam proses pemeriksaan nanti," harap Wali Kota. ***3***