Manado (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sulut awesi Agus Fatoni mengikuti kampanye virtual 'Gernas Netralitas ASN pda pelaksanaan pilkada yang dipimpin Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin, Rabu.
Wapres mengatakan, pemerintah akan mendukung penguatan kelembagaan dan kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menjadi pengawas terdepan dalam mengawal netralitas ASN dalam kerangka sistem merit di seluruh instansi pemerintah.
“Tujuannya adalah dalam rangka mewujudkan percepatan reformasi birokrasi menuju ASN dan birokrasi kelas dunia. ASN yang menjunjung tinggi profesionalisme, akuntabilitas, responsibilitas, serta integritas birokrasi,” tegas Wapres.
Lebih lanjut Wapres menekankan agar KASN terus meningkatkan kinerjanya melalui koordinasi yang baik dan kerja kolaboratif dengan Bawaslu dan kementerian, lembaga pemerintah terkait, serta pemerintah daerah.
“Saya juga minta agar KASN secara konsisten meningkatkan kapasitasnya,” pintanya.
Oleh karena itu, lanjut Wapres, kelembagaannya harus didukung oleh SDM yang memiliki integritas tinggi, profesional, dan berorientasi pada pelayanan prima dalam seluruh simpul tugas pengawasan KASN.
“Penguasaan teknologi komunikasi dan informasi juga menjadi sarana pendukung yang penting untuk menghadapi perubahan yang dinamis,” imbuhnya.
Terkait Netralitas, kata Wapres, merupakan landasan utama bagi terwujudnya percepatan reformasi birokrasi.
“Netralitas harus dilakukan oleh seluruh pegawai ASN untuk menjaga dan menangkal politisasi birokrasi, yang apabila terjadi maka akan menjauhkan kita dari tujuan membangun birokrasi yang profesional sebagai penentu terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good and Clean Governance),” ujar Wapres yang juga selaku Ketua Komite Percepatan Reformasi Birokrasi Nasional.
Wapres mengingatkan bahwa netralitas adalah prinsip utama bagi sikap dan perilaku ASN.
Sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku pelayan publik, ASN harus bersikap adil, tidak berpihak, dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan siapapun, baik pribadi, kelompok atau golongan.
“Upaya yang sangat penting dan menentukan ini tidak akan terlaksana dengan baik apabila para pejabat negara, pejabat pemerintah, pimpinan birokrasi, baik sipil maupun nonsipil, di pusat maupun daerah, tidak mendukung dan turut serta menjaganya," sebut Wapres.
Wapres mengatakan, pemerintah akan mendukung penguatan kelembagaan dan kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menjadi pengawas terdepan dalam mengawal netralitas ASN dalam kerangka sistem merit di seluruh instansi pemerintah.
“Tujuannya adalah dalam rangka mewujudkan percepatan reformasi birokrasi menuju ASN dan birokrasi kelas dunia. ASN yang menjunjung tinggi profesionalisme, akuntabilitas, responsibilitas, serta integritas birokrasi,” tegas Wapres.
Lebih lanjut Wapres menekankan agar KASN terus meningkatkan kinerjanya melalui koordinasi yang baik dan kerja kolaboratif dengan Bawaslu dan kementerian, lembaga pemerintah terkait, serta pemerintah daerah.
“Saya juga minta agar KASN secara konsisten meningkatkan kapasitasnya,” pintanya.
Oleh karena itu, lanjut Wapres, kelembagaannya harus didukung oleh SDM yang memiliki integritas tinggi, profesional, dan berorientasi pada pelayanan prima dalam seluruh simpul tugas pengawasan KASN.
“Penguasaan teknologi komunikasi dan informasi juga menjadi sarana pendukung yang penting untuk menghadapi perubahan yang dinamis,” imbuhnya.
Terkait Netralitas, kata Wapres, merupakan landasan utama bagi terwujudnya percepatan reformasi birokrasi.
“Netralitas harus dilakukan oleh seluruh pegawai ASN untuk menjaga dan menangkal politisasi birokrasi, yang apabila terjadi maka akan menjauhkan kita dari tujuan membangun birokrasi yang profesional sebagai penentu terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good and Clean Governance),” ujar Wapres yang juga selaku Ketua Komite Percepatan Reformasi Birokrasi Nasional.
Wapres mengingatkan bahwa netralitas adalah prinsip utama bagi sikap dan perilaku ASN.
Sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku pelayan publik, ASN harus bersikap adil, tidak berpihak, dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan siapapun, baik pribadi, kelompok atau golongan.
“Upaya yang sangat penting dan menentukan ini tidak akan terlaksana dengan baik apabila para pejabat negara, pejabat pemerintah, pimpinan birokrasi, baik sipil maupun nonsipil, di pusat maupun daerah, tidak mendukung dan turut serta menjaganya," sebut Wapres.