Minahasa Tenggara (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, mengajak masyarakat di daerah tersebut untuk ikut mengambil bagian dalam pengawasan tahapan pemilihan serentak 2020.
"Kami dari Bawaslu mengajak semua elemen masyarakat di Minahasa Tenggara untuk ikut dan ambil bagian dalam proses pengawasan pemilihan ini," kata Ketua Bawaslu Minahasa Tenggara Jobby Longkutoy di Ratahan, Sabtu.
Dia mengungkapkan, salah satu upaya dari Bawaslu untuk melibatkan peran warga ini, yakni menggandeng tokoh masyarakat, agama, dan generasi muda.
"Keterlibatan berbagai elemen masyarakat yang kritis dan dapat membawa pesan moral ini akan sangat penting, sehingga menghasilkan pilkada yang berintegritas," katanya.
Nantinya para pihak yang akan dilibatkan dalam pengawasan partisipatif ini, akan terlibat langsung di tengah-tengah masyarakat untuk menyampaikan pencegahan pelanggaran dalam pemilihan.
"Tidak saja terfokus pada isu politik uang, namun juga meliputi netralitas ASN hingga isu politisasi SARA. Para tokoh masyarakat lewat komunitas ini akan memberikan sosialisasi lewat mimbar-mimbar publik di masing-masing wilayah," jelas Jobby.
Ia menambahkan, proses ini akan dilakukan secara masif dengan harapan melahirkan para pemilih yang rasional untuk memilih calon pemimpin.
Selanjutnya kata dia, pihak Bawaslu akan menetapkan zona bebas politik uang di beberapa titik sebaran di kecamatan.
"Kami berharap dukungan semua stake holder untuk bersama mewujudkan ini," katanya.
"Kami dari Bawaslu mengajak semua elemen masyarakat di Minahasa Tenggara untuk ikut dan ambil bagian dalam proses pengawasan pemilihan ini," kata Ketua Bawaslu Minahasa Tenggara Jobby Longkutoy di Ratahan, Sabtu.
Dia mengungkapkan, salah satu upaya dari Bawaslu untuk melibatkan peran warga ini, yakni menggandeng tokoh masyarakat, agama, dan generasi muda.
"Keterlibatan berbagai elemen masyarakat yang kritis dan dapat membawa pesan moral ini akan sangat penting, sehingga menghasilkan pilkada yang berintegritas," katanya.
Nantinya para pihak yang akan dilibatkan dalam pengawasan partisipatif ini, akan terlibat langsung di tengah-tengah masyarakat untuk menyampaikan pencegahan pelanggaran dalam pemilihan.
"Tidak saja terfokus pada isu politik uang, namun juga meliputi netralitas ASN hingga isu politisasi SARA. Para tokoh masyarakat lewat komunitas ini akan memberikan sosialisasi lewat mimbar-mimbar publik di masing-masing wilayah," jelas Jobby.
Ia menambahkan, proses ini akan dilakukan secara masif dengan harapan melahirkan para pemilih yang rasional untuk memilih calon pemimpin.
Selanjutnya kata dia, pihak Bawaslu akan menetapkan zona bebas politik uang di beberapa titik sebaran di kecamatan.
"Kami berharap dukungan semua stake holder untuk bersama mewujudkan ini," katanya.