Manado (ANTARA) - Perum Bulog Divre Sulawesi Utara dan Gorontalo (Sulutgo) telah menyalurkan beras melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mencapai 930 ton hingga Agustus 2020.
"Kami terus menyalurkan BPNT di tengah pandemi virus corona (COVID-19), tepat waktu," kata Kepala Perum Bulog Divre Sulut Eko Hari Kuncahyo di Manado, Sabtu.
Penyaluran beras BPNT sebanyak 930 ton tersebut tersebar di 15 kabupaten dan kota di Provinsi Sulut.
Dia mengatakan Perum Bulog menyatakan siap memproduksi beras premium jika pemerintah ingin memprioritaskan beras Bulog dalam penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).
Bulog menilai, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam program BPNT saat ini lebih mengutamakan kualitas daripada harga.
"Kita akan berikan beras berkualitas kalau Bulog memang ditugaskan untuk memasok BPNT," katanya.
Ia mengatakan, semenjak pemerintah mengubah bantuan pangan, khususnya beras dari sistem Beras Sejahtera (Rastra) menjadi BPNT, Bulog kehilangan pasar. Sebab, pada dasarnya, program Rastra mengkhususnya Bulog sebagai pemasok tunggal beras untuk para penerima bantuan.
Adapun BPNT, menerapkan sistem pasar bebas di mana para penerima diberikan sejumlah dana bantuan yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok di elektronik warong yang disiapkan pemerintah.
Semenjak program BPNT diterapkan secara masif, sebagian besar Bulog hanya disalurkan untuk Operasi Pasar Cadangan Beras Pemerintah (OP CBP) serta bantuan sosial bagi masyarakat korban bencana alam.
Sisanya, Bulog terus mencoba bersaing bersama para produsen swasta dalam BPNT serta menjual beras komersial lewat agen Rumah Pangan Kita.
Eko menjelaskan keterlibatan Bulog dalam BPNT tidak akan mengganggu peranan swasta yang selama ini sudah menjadi supplier atau penyedia. Pemerintah tinggal menentukan mekanisme yang secara teknis akan diatur bersama.
Ia mengatakan kualitas beras Bulog untuk BPNT juga sudah diakui oleh pemerintah, termasuk Kementerian Sosial.
BPNT memiliki skema yang sama. Masyarakat yang termasuk dalam KPM akan membeli pangan melalui kartu yang sudah berisi uang, termasuk beras.
Tapi, katanya, mereka hanya dapat melakukan transaksi melalui warung elektronik terpilih dengan bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
"Kami terus menyalurkan BPNT di tengah pandemi virus corona (COVID-19), tepat waktu," kata Kepala Perum Bulog Divre Sulut Eko Hari Kuncahyo di Manado, Sabtu.
Penyaluran beras BPNT sebanyak 930 ton tersebut tersebar di 15 kabupaten dan kota di Provinsi Sulut.
Dia mengatakan Perum Bulog menyatakan siap memproduksi beras premium jika pemerintah ingin memprioritaskan beras Bulog dalam penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).
Bulog menilai, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam program BPNT saat ini lebih mengutamakan kualitas daripada harga.
"Kita akan berikan beras berkualitas kalau Bulog memang ditugaskan untuk memasok BPNT," katanya.
Ia mengatakan, semenjak pemerintah mengubah bantuan pangan, khususnya beras dari sistem Beras Sejahtera (Rastra) menjadi BPNT, Bulog kehilangan pasar. Sebab, pada dasarnya, program Rastra mengkhususnya Bulog sebagai pemasok tunggal beras untuk para penerima bantuan.
Adapun BPNT, menerapkan sistem pasar bebas di mana para penerima diberikan sejumlah dana bantuan yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok di elektronik warong yang disiapkan pemerintah.
Semenjak program BPNT diterapkan secara masif, sebagian besar Bulog hanya disalurkan untuk Operasi Pasar Cadangan Beras Pemerintah (OP CBP) serta bantuan sosial bagi masyarakat korban bencana alam.
Sisanya, Bulog terus mencoba bersaing bersama para produsen swasta dalam BPNT serta menjual beras komersial lewat agen Rumah Pangan Kita.
Eko menjelaskan keterlibatan Bulog dalam BPNT tidak akan mengganggu peranan swasta yang selama ini sudah menjadi supplier atau penyedia. Pemerintah tinggal menentukan mekanisme yang secara teknis akan diatur bersama.
Ia mengatakan kualitas beras Bulog untuk BPNT juga sudah diakui oleh pemerintah, termasuk Kementerian Sosial.
BPNT memiliki skema yang sama. Masyarakat yang termasuk dalam KPM akan membeli pangan melalui kartu yang sudah berisi uang, termasuk beras.
Tapi, katanya, mereka hanya dapat melakukan transaksi melalui warung elektronik terpilih dengan bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).