Manado (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (BSG) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Provinsi Gorontalo.
"Ke depan realisasi pendapatan asli daerah Provinsi Gorontalo optimistis akan mengalami peningkatan dengan adanya kerja sama ini," kata Direktur Utama BSG Jeffry Dendeng, di Manado, Minggu.
Optimistis ini menyusul penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh bupati dan walikota se-Provinsi Gorontalo bersama BSG.
Pendataan aset dan optimalisasi PAD menjadi dua dari delapan intervensi tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK. Ada juga terkait perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan satu pintu terpadu, peningkatan kapabilitas APIP, manajemen ASN serta pengelolaan dana desa.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomalango menilai pendataan aset dan optimalisasi PAD se Provinsi Gorontalo masih cukup rendah. Misalnya terkait dengan pendataan aset tanah pemerintah daerah yang tersertifikasi serta pemanfaatan aplikasi tax online (pajak daring).
Di bidang optimalisasi PAD, dari enam kabupaten dan kota se Provinsi Gorontalo, baru Kota Gorontalo yang selesai merampungkan peraturan wali kota (Perwako), tentang Tax Online System (sistem pajak daring). Korsupgah KPK mewanti-wanti lima kabupaten untuk merampungkannya dalam waktu dekat.
"Ke depan realisasi pendapatan asli daerah Provinsi Gorontalo optimistis akan mengalami peningkatan dengan adanya kerja sama ini," kata Direktur Utama BSG Jeffry Dendeng, di Manado, Minggu.
Optimistis ini menyusul penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh bupati dan walikota se-Provinsi Gorontalo bersama BSG.
Pendataan aset dan optimalisasi PAD menjadi dua dari delapan intervensi tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK. Ada juga terkait perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan satu pintu terpadu, peningkatan kapabilitas APIP, manajemen ASN serta pengelolaan dana desa.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomalango menilai pendataan aset dan optimalisasi PAD se Provinsi Gorontalo masih cukup rendah. Misalnya terkait dengan pendataan aset tanah pemerintah daerah yang tersertifikasi serta pemanfaatan aplikasi tax online (pajak daring).
Di bidang optimalisasi PAD, dari enam kabupaten dan kota se Provinsi Gorontalo, baru Kota Gorontalo yang selesai merampungkan peraturan wali kota (Perwako), tentang Tax Online System (sistem pajak daring). Korsupgah KPK mewanti-wanti lima kabupaten untuk merampungkannya dalam waktu dekat.