KPK tegaskan pemeliharaan SDA harus menjadi visi negara

id WAKIL KETUA KPK, LAODE M SYARIF, SDA, VISI NEGARA

Dari kiri-kanan. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kedua dari kiri), Evaluator Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Hariadi Kartodiharjo, dan Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono saat diskusi di gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/7/2019). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menegaskan bahwa pemeliharaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan harus menjadi visi negara.

"Memelihara alam dan lingkungan harus menjadi visi negara. Oleh karena itu, tidak boleh merusak sembarangan, untuk dan atas nama apa saja, tidak boleh, termasuk investasi kalau dia merusak tidak boleh," kata Syarif.

Baca juga: Menakar celah program pangan dan SDA para capres

Baca juga: Legislator nilai ekonomi kreatif solusi bila sumber daya alam habis

Baca juga: Prabowo sebut seluruh negara perebutkan SDA


Hal tersebut dikatakannya saat Diskusi Media "Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Ia pun mencontohkan soal investasi tambang dan perkebunan sawit di Indonesia yang melanggar aturan.

"Lihat mana ada investasi tambang lebih 10 ribu tetapi yang melanggar aturan itu lebih dari 50 persennya, tidak boleh seperti itu. Lihat kebun sawit di Riau 40 persennya itu tidak bayar pajak, mana ada seperti itu. Tidak boleh negara rugi, masyarakat rugi, alam rugi tidak boleh," ujar Febri.

Lebih lanjut, Syarif mengatakan bahwa lembaganya ingin betul-betul melihat SDA itu dikelola dengan benar agar bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Mengapa KPK itu mau benar-benar melihat SDA ini baik karena kami ingin SDA Indonesia itu dimanfaatkan untuk masyarakat, untuk kesejahteraan seluruh bangsa berdasarkan UUD 1945 dan pada saat yang sama juga tidak dirusak karena itu sebenarnya hak dari konstitusi," tuturnya.

Bahkan, kata dia, sangat sedikit konstitusi di dunia yang mempunyai "enviromental rights" seperti di Indonesia.

"Amerika Serikat tak punya itu barang, Inggris tak punya itu barang, Australia tak punya itu barang, yang ada Indonesia salah satunya, Filipina salah satunya, Afrika Selatan salah satunya," ungkap dia.

Pewarta : Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar