Komisi IV juga mendesak pemerintah untuk merevisi Inpres No 5/2015
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR Roem Kono mengapresiasi peran Perum Bulog menyalurkan bantuan sosial beras sejahtera atau rastra yang hingga pertengahan Juni 2019 terealisasi 279.433 ton.

"Komisi IV DPR RI juga menyetujui penugasan kepada Perum Bulog untuk menyalurkan beras melalui program bantuan pangan nontunai agar stok beras yang ada dapat segera tersalurkan," kata Roem Kono dalam rilis diterima di Jakarta, Sabtu.

Roem mengemukakan, Komisi IV DPR juga menginginkan Perum Bulog agar dapat berkoordinasi secara insentif dengan berbagai pihak terkait agar rencana tersebut juga dapat segera diterapkan.

Komisi IV, lanjutnya, juga mendesak pemerintah untuk merevisi Inpres No 5/2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, sesuai dengan perkembangan kekinian.

"Hal ini dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi Perum Bulog sebagai penyangga ketersediaan beras," kata politisi Golkar tersebut.

Sebelumnya, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasamita mengatakan transformasi bantuan sosial beras sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sampai saat ini berjalan dengan sangat baik.

"Secara umum keberhasilan dari Rastra ke BPNT itu sangat baik. Kami memacu rastra menjadi BPNT 100 persen dengan harapan bisa diselesaikan pada awal Januari 2019," kata Agus Gumiwang di Jakarta, 9 November 2019.

Bansos Rastra dan BPNT memiliki perbedaan. Dalam Bansos Rastra, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan mendapatkan 10 kg beras. Sementara dalam program BPNT, setiap KPM mendapat subsidi Rp110.000 untuk dibelanjakan dalam bentuk pangan berupa beras dan telur dan disalurkan melalui bank.

Penyaluran BPNT dilakukan secara bertahap dimulai dari 2017 untuk 1,28 juta keluarga, 2018 untuk 10 juta keluarga dan ditargetkan untuk 15,6 juta keluarga di 2019.

Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019 bahwa target BPNT adalah 15,6 juta KPM, maka pada November dan Desember 2018 dilakukan evaluasi kesiapan 295 kabupaten yang masih melaksanakan Bansos Rastra. Hal ini sesuai Hasil Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Kemenko PMK pada 8 November 2018.

Baca juga: Legislator harapkan Bulog tidak berorientasi laba semata
Baca juga: Bulog upayakan jadi pemasok BPNT
Baca juga: Mensos targetkan transformasi rastra ke BPNT seluruhnya Juli 2019

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2019