Dengan demikian dia meminta masyarakat bersikap tenang dan bijak tanpa harus berdemo ke jalan yang berpotensi menyebabkan kericuhan.
"Kita harus hormati undang-undang. Maka yang kita lakukan harus sesuai konstitusi, jangan turun ke jalan untuk sama-sama (berdemo) ke kantor KPU, ada mekanismenya," kata Agung di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Senin.
Agung menyatakan jika ada permasalahan dalam Pemilu 2019, ada pula mekanisme hukumnya. Menurutnya apabila ada temuan tentang pelanggaran seputar pemilu, bisa dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Pihaknya juga meminta kepada tokoh masyarakat dan agama untuk mengimbau masyarakat tak ikut-ikutan turun ke jalan.
"Ajakan turun ke jalan ramai-ramai tidak usah. Saya imbau, bukan mekanisme mengerahkan massa, itu tidak boleh," katanya.
Sementara itu, Pangdam Siliwangi Mayjen TNI Tri Soewandono mencontohkan beberapa kasus yang pernah terjadi jauh hari sebelumnya bahwa perbedaan pandangan politik dapat mengakibatkan terjadinya kericuhan.
Dia tidak ingin kasus tersebut terulang, terutama di wilayah Jabar sehingga dia meminta agar perbedaan tersebut dihentikan dan mulai membangun kebersamaan kembali.
"Kalau itu terganggu, bukan hanya kita yang menerima dampaknya, anak-anak kita juga merasakan akibatnya. Kita tunggu saja, jangan melotot lagi, harus sejuk lagi," kata Tri.
Baca juga: Polres Bekasi inisiasi deklarasi damai pasca pemilu
Baca juga: MUI: Mari jaga persaudaraan usai Pemilu
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
