"Kita bekerja keras menghadapi tekanan, diskriminasi dari beberapa negara terhadap pemerintah dalam menangani kelapa sawit ini. Jadi kita semua harus kompak menghadapi ini," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Luhut menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat Labuhan Batu, Sumatera Utara, Kamis, yang merupakan kabupaten utama penghasil sawit di PTPN III. Dalam kunjungan tersebut, Luhut disambut Plt Bupati Andi Suhaimi Dalimunthe.
Mantan Menko Polhukam itu juga hadir dalam Jambore Petani Sawit Nasional di Medan, Sumatera Utara, Kamis, di mana ia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus membela industri minyak kelapa sawit.
"Siapapun yang menghambat perkembangan industri sawit Indonesia akan kita lawan. Karena industri sawit ini perannya sangat signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan, juga dalam penyerapan tenaga kerja," tuturnya kepada sekitar 2.000 petani sawit dalam acara tersebut.
Menurut Luhut, jika Uni Eropa jadi mengimplementasikan boikot produk minyak kelapa sawit dan turunannya, pemerintah menyiapkan sejumlah opsi yakni menggugat ke Oraganisasi Perdagangan Internasional (WTO) hingga keluar dari komitmen Paris Agreement.
"Tentu kita akan melawan lewat pengadilan di Eropa dan World Trade Organization (WTO). Keluar dari Paris Agreement juga menjadi salah satu opsinya," imbuhnya.
Mantan Kepala Staf Presiden itu mengatakan hal tersebut dilakukan lantaran sawit merupakan komoditas unggulan Indonesia. Namun, meski layak diperjuangkan, Luhut menekankan pentingnya melakukan pengelolaan berkelanjutan.
"Bapak, ibu, jangan menanam sawit semua, harus ada 'enclave' (daerah kantong) untuk menjaga keseimbangan. Kita sudah melakukan hilirisasi industri sawit, lalu moratorium sudah dilakukan pada 14 juta hektare lahan, saat ini kita hanya melakukan 'replanting' (peremajaan) saja dengan bibit unggul," pungkas Luhut.
Baca juga: Pengamat: diskriminasi sawit jadi pelajaran soal ekspor komoditas
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2019
