Karena itu menurut dia, Partai Demokrat merekomendasikan kepada presiden mendatang, untuk menjamin tegaknya nilai-nilai keadilan bagi seluruh warga negara.
"Kita sering mendengar jargon, lawan berdebat adalah kawan dalam berpikir. Oposisi dalam berpolitik adalah koalisi dalam membangun bangsa," kata AHY dalam pidato politiknya di Djakarta Theater, Jakarta, Jumat.
Hal itu dikatakannya menyoroti terkait keadilan hukum yang terjadi saat ini karena dirinya menangkap kegelisahan masyarakat terkait penegakan hukum yang di sana sini terkesan tebang pilih, tajam ke bawah tumpul ke atas, yang kuat menang, yang lemah kalah.
Dia menilai, tidak boleh ada yang merasa takut untuk berbicara, termasuk dalam menyampaikan kritik dan gagasannya.
"Yang terpenting, kebebasan berekspresi harus tetap berada di dalam koridor hukum, serta etika dan norma berdemokrasi. Bukan fitnah, hoaks, ujaran kebencian, atau pembunuhan karakter," ujarnya.
AHY juga menyampaikan beberapa persoalan lain yang dihadapi masyarakat seperti melemahnya daya beli masyarakat, baik di pulau Jawa maupun di luar Jawa; perkotaan maupun di pedesaan.
Menurut dia, hal itu terjadi karena menurunnya penghasilan dan sulitnya mendapatkan pekerjaan.
Dia mengatakan, persoalan lainnya terkait lapangan pekerjaan karena masyarakat, khususnya anak-anak muda cemas, tidak bisa memperoleh pekerjaan yang layak, sesuai dengan kompetensi mereka.
"Sedangkan mereka yang sudah bekerja, khawatir akan kehilangan pekerjaannya, akibat melemahnya ekonomi nasional," katanya.
Merespons persoalan tersebut menurut dia, Demokrat merekomendasikan kepada presiden mendatang, untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai angka 6 persen atau lebih.
Selain itu menurut dia menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif; diantaranya dengan cara melonggarkan pajak.
"Dunia usaha yang maju akan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak lagi, serta mampu meningkatkan upah dan kesejahteraan buruh kita," katanya.
Selain itu menurut AHY, daya beli masyarakat juga harus diperkuat melalui peningkatan gaji pegawai, termasuk guru, TNI, Polri dan pensiunan.
Dia menekankan bahwa untuk membantu masyarakat miskin dan kurang mampu, presiden mendatang disarankan untuk menjalankan kebijakan dan program khusus untuk melindungi dan meningkatkan kelayakan hidup kaum miskin.
"Dengan segala kerendahan hati, Partai Demokrat menyarankan Program-Program Pro-Rakyat era SBY dapat dilanjutkan dan ditingkatkan, apapun namanya," ujarnya.
Program-Program Pro Rakyat SBY tersebut antara lain PKH, Raskin, BLSM, BPJS, BOS, Bidik Misi, LPDP, Beasiswa Santri, KUR dan PNPM, serta penyaluran subsidi secara tepat sasaran seperti subsidi BBM, listrik dan pupuk.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
