Jakarta (ANTARA News) - Kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra mengaku dirinya diminta oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf untuk memberikan masukan terkait Debat capres-cawapres yang akan diselenggarakan pada Kamis 17 Januari 2019.
 
"Pak Erick Thohir juga bicara sama saya tentang masukan-masukan, tentang materi dari debat capres khusus mengenai masalah hukum dan masalah HAM, tentu saya akan berikan," kata Yusril, di Kantor Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) Jakarta, Jumat.
 
Namun, pakar Hukum dan Tata Negara ini, tidak mau memaparkan masukan seperti apa yang diberikan kepada Jokowi-Ma'ruf. 
 
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini menekankan, masalah penegakan hukum dan HAM ini adalah masalah yang paling penting dalam sebuah negara.
 
Yusril meyakini pasangan calon nomor urut satu ini akan mampu melalui debat capres-cawapres. 
 
"Ya kalau sudah bisa berdebat, ya tentu bisa. Tentu tidak semua orang menguasai semua masalah. Tetapi tentu yang pokok-pokok itu harus dipahami," kata Yusril.
 
Menurut dia, sebagai Presiden ada beberapa hal yang mungkin tidak dikuasai Jokowi, tetapi Jokowi dinilai mampu menguasai sejumlah hal yang bersifat fundamental.
 
"Saya pikir presiden manapun, pasti tidak akan menguasai semua masalah juga, tetapi masalah apa yang paling fundamental di suatu bidang tertentu, ya harus dipahami," ujarnya.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres, yaitu nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Debat capres sarana pendidikan politik rakyat

Baca juga: Moeldoko: Jokowi siap hadapi debat capres

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019