Pembangunan kilang itu diharapkan mampu menyerap CPO hingga 20 juta ton per tahun atau 340 ribu barel per hari (bph)
Jakarta (ANTARA News) - Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit  (BPDP-KS) perlu memperluas peran pendanaannya dengan memberikan insentif bagi pengembangan kilang pengolahan minyak sawit mentah (CPO) yang saat ini dilakukan Pertamina .

Peneliti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Agus Kismanto mengatakan,  perluasan peran pendanaan itu diprediksi mampu menahan kepenurunan harga minyak CPO yang kini berada di bawah 500 dolar AS per ton yang dipicu merosotnya permintaan pasar ekspor sehingga berakibat kelebihan CPO Indonesia sebesar 4 juta ton pada tahun ini.

Melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat dia memperkirakan, pembangunan kilang CPO dapat mempercepat proses pencampuran minyak mentah (crude oil) dengan CPO menjadi bahan bakar. 

"Pembangunan kilang itu diharapkan mampu menyerap CPO hingga 20 juta ton per tahun atau 340 ribu barel per hari (bph)," katanya,

Sebelumnya  dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Menahan Kejatuhan Harga CPO, Menyelamatkan Petani" di Jakarta, Rabu (5/12) Agus menyatakan, insentif  serupa juga perlu bagi PLN agar ada peningkatan penggunaan CPO pada pembangkit listrik. 

Dengan insentif ini, PLN dapat mengembangkan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) berbahan bakar miyak sawit, tambahnya, namun demikian agar PLN tidak terbebani maka  BPDP-KS dapat membantu pembiayaan untuk pilot plant dan perencanaan.

 "Peran BPDP-KS juga diperlukan ketika terjadi selisih harga antara BBM dan BBN," kata Agus.

Dia  menyarankan, pemerintah juga perlu  melakukan penjajakan program barter biodiesel biothanol dengan Brasil yang memiliki potensi sebesar 3,3 juta kiloliter. Selain itu, Substitusi MFO (marine fuel oil) dengan CPO oleh PLN yang potensinya bisa mencapai 0,9 juta kiloliter juga perlu dilakukan. 

"Peluang lain,mengganti PLTD berbahan bakar HSD dengan CPO atau minyak goreng. Potensinya bisa mencapai 2,9 juta kiloliter," katanya.

Selain itu Agus  menyarankan, pemerintah untuk mempercepat program B20 menjadi B30. "Paling tidak, program B30 bisa terealisasi pertengahan tahun depan untuk mempercepat serapan dan mendorong kenaikan harga CPO," katanya.

Sementara itu Anggota Komisi XI DPR Jhony G Plate mengatakan, program hilirisasi domestik guna meningkatkan konsumsi minyak sawit di dalam negeri tidak bisa ditunda karena produksi sawit nasional yang melimpah. 

"K edepan, seharusnya program B20 hanya menjadi salah satu bagian dari begitu banyak pengembangan hilirisasi. Apalagi potensi CPO bakal melimpah sejalan dengan program replanting dan peningkatan produksi," katanya. 

Menurut dia,  Indonesia perlu mempunyai peta jalan  industri sawit nasional dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi sawit, pusat referensi harga sawit, dan pusat hilirisasi sawit dunia.  

Baca juga: Strategi mengantisipasi penurunan harga sawit
Baca juga: Gapki: pemerintah harus segera mencari solusi atasi anjloknya harga sawit

Pewarta: Subagyo
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2018