Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.

"Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa tiga saksi untuk tersangka Ahmad Ghiast terkait kasus suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggatan 2018," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, ketika dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Tiga saksi itu antara lain pemilik CV Hegar Usep Saepudin, pemilik CV Kancah Ratnaputra Tata, dan Idawati seorang pegawai negeri sipil (PNS).

Selain itu, KPK dijadwalkan memeriksa salah satu tersangka dalam kasus itu, yakni Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo.

KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus tersebut, yakni anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Amin Santono, Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo, dan Eka Kamaludin yang menjadi perantara dalam kasus itu.

Baca juga: KPK tahan empat tersangka suap pembahasan APBN-P 2018

Ketiganya diduga sebagai pihak penerima dalam kasus tersebut.

Sedangkan diduga sebagai pemberi adalah Ahmad Ghiast dari pihak swasta sekaligus kontraktor.

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada keempatnya pada Jumat (4/5) di Jakarta dan Bekasi.

Baca juga: KPK jelaskan kronologi penangkapan Amin Santono

Amin diduga menerima Rp400 juta, sedangkangkan Eka menerima Rp100 juta yang merupakan bagian dari "commitment fee" sebesar Rp1,7 miliar atau 7 persen dari nilai dua proyek di Kabupaten Sumedang senilai tolta Rp25 miliar.

Sedangkan uang suap untuk Yaya belum terealisasi meski Yaya sudah menerima proposal dua proyek tersebut, yaitu proyek di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Sumedang senilai Rp4 miliar dan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Sumedang senilai Rp21,85 miliar.

Baca juga: KPK panggil pejabat pemkab Sumedang kasus RAPBN-P 2018

Dalam OTT tersebut, KPK total mengamankan sejumlah aset yang diduga terkait tindak pidana yaitu logam mulia seberat 1,9 kilogram, uang Rp1,844 miliar termasuk Rp400 juta yang diamankan di lokasi OTT di restoran di kawasan Halim Perdanakusuma, serta uang dalam mata uang asing 63 ribu dolar Singapura dan 12.500 dolar AS.

Uang selain Rp500 juta untuk Amin dan Eka serta emas tersebut diperoleh dari apartemen Yaya di Bekasi.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2018