Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung penuh orientasi pengembangan perekonomian Bali ke sektor kelautan dan perikanan yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Bali.

"Di Bali ini sudah banyak potensi alam yang sangat besar, dan didukung sarana dan prasarana untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanannya," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.

Pada Kamis (25/3), Sakti Wahyu Trenggono rapat dengan Gubernur Provinsi Bali, Wayan Koster.

Pada kesempatan tersebut Trenggono juga menyampaikan kepada Gubernur Koster beserta jajarannya bahwa tiga program terobosan KKP.

Ketiga program itu mencakup peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan tangkap dan peningkatan kesejahteraan nelayan, kemudian pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan, serta pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal.

Ia mengemukakan bahwa Pemprov Bali bisa menyusun program kelautan dan perikanan yang sejalan dengan 3 program terobosan KKP tersebut.

Sementara itu, Gubernur Wayan Koster  menyampaikan keinginannya untuk dapat menyeimbangkan struktur dan fondasi perekonomian Bali antara pariwisata, pertanian-kelautan dan industri.

Baca juga: Menteri KKP janji perbaiki pelabuhan perikanan Pengambengan Bali
Baca juga: BLU perikanan salurkan permodalan Rp11 miliar untuk nelayan Bali

Selama ini, Bali masih terlalu berfokus pada pengembangan ekonomi di darat melalui sektor pariwisata, padahal Bali memiliki keunikan, keragamannya dari hulu ke hilir untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan.

Wayan Koster menilai dibutuhkan pergeseran pengembangan ekonomi dari pariwisata ke industri pertanian, serta industri kelautan dan perikanan.

"Sudah waktunya hal ini dilakukan, di saat yang tepat, mungkin pandemi ini mengajarkan hal yang baik, pandemi ini lah momentumnya untuk Bali menggali potensi kelautan dan perikanan," ujar Koster.

Sementara itu, Kelompok Ahli Laut dan Perikanan Pemprov Bali, Ketut Sudiarta menjelaskan bahwa hal itu dapat dilakukan melalui penciptaan usaha yang sehat dan peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat pesisir dengan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif, mandiri serta mengutamakan kepentingan nasional.

Keseimbangan ekonomi sumber daya kelautan di Bali meliputi pemanfaatan sumber daya kelautan yang terdiri dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta pengusahaan sumber daya kelautan yang terdiri dari industri kelautan, wisata bahari, perhubungan laut dan bangunan laut.

Berdasarkan data dari Pemprov Bali, potensi ekonomi kelautan Bali meliputi perikanan tangkap, akuakultur, unit pengolahan ikan, produk ornamental, industri bioteknologi kelautan, wisata pesisir, bahari dan pulau-pulau kecil.

"Sementara untuk perhubungan laut, kita dapat memanfaatkan angkutan wisata antarpulau dan antarprovinsi, untuk sumber daya kelautan non konvensional, yaitu pengoptimalan Energi Baru Terbarukan (EBT), industri air laut dalam serta industri garam," terang Sudiarta.
Baca juga: KKP gandeng BPD Bali salurkan upah padat karya terumbu karang

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2021