Kemen PPPA: Persentase kekerasan pada perempuan di kota lebih tinggi

id Valentina gintings,Kekerasan terhadap perempuan

Kemen PPPA: Persentase kekerasan pada perempuan di kota lebih tinggi

Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Valentina Gintings. (ANTARA/ Anita Permata Dewi)

Jakarta (ANTARA) - Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Valentina Gintings mengatakan bahwa perempuan di perkotaan mengalami lebih banyak kekerasan dibandingkan dengan para perempuan di pedesaan.

"Yang paling tinggi di perkotaan (mencapai, red.) 36,3 persen. Di pedesaan 29,8 persen," kata dia dalam webinar bertajuk "Perempuan, Berani Bicara" di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan Sensus BPS 2020, jumlah penduduk perempuan mencapai 133,54 juta orang atau 49,42 persen dari total penduduk Indonesia.

Valentina menuturkan berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2016, hasilnya satu di antara tiga perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual dalam hidupnya.

"Ini berarti 1 per tiga dari 49,42 persen (total penduduk Indonesia, red.) pernah mengalami kekerasan," kata dia.

Baca juga: KPPPA sebut pegiat PATBM salah satu garda depan penanganan COVID-19

Satu di antara lima perempuan yang pernah atau sedang menikah mengalami kekerasan psikis. Satu di antara empat perempuan yang pernah atau sedang menikah mengalami kekerasan berbasis ekonomi.

Menurut catatan Simponi PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) sepanjang 2020, jenis kekerasan yang dialami perempuan didominasi kekerasan fisik, kemudian berturut-turut kekerasan psikis, penelantaran, dan kekerasan seksual.

Kementerian PPPA terus berusaha menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan Indonesia melalui penerapan peraturan perundang-undangan, penyediaan layanan, koordinasi kementerian/ lembaga, sistem pelaporan, pemberdayaan dan pengembangan model.

"Strategi yang dilakukan melalui pendekatan kementerian/ lembaga, LSM dan pemangku kepentingan terkait," tutur Valentina.

Baca juga: SAPA 129 dorong laporan kekerasan terhadap perempuan-anak
Baca juga: Lindungi perempuan, Wamenkumham jabarkan pentingnya pengesahan RUU PKS
Baca juga: Menteri PPPA: Kekerasan online terhadap perempuan naik selama pandemi

Pewarta : Anita Permata Dewi
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar