Hal itu, kata Sahroni, di Jakarta, Jumat, sebagai tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) tentang Peningkatan Pengamanan di Kompleks Parlemen (MPR/DPR/DPD RI).
Baca juga: Sahroni kritik pernyataan Yassona terkait anak Tanjung Priok kriminal
MoU tersebut sebelumnya ditandatangani oleh mantan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, mantan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, mantan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang dan mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan pada tahun 2018 lalu.
Dokumen usulan mengenai perlunya pengamanan operasi khusus itu, kata dia, telah diserahkan secara langsung kepada Kapolri saat rapat kerja Komisi Hukum DPR RI bersama Polri, Kamis (30/1).
"Saat rapat kerja kemarin saya serahkan secara langsung dokumen usulan Pam Opsus kepada Kapolri. Saya mengingatkan kembali apa yang sudah disepakati antara DPR dengan Polri lewat MoU berkaitan dengan operasi khusus sebagai bagian dari pengamanan di lingkungan parlemen," kata Sahroni melalui keterangan tertulisnya.
Sahroni menekankan bahwa Pam Opsus sangat diperlukan dalam menunjang kinerja anggota parlemen sehingga dibutuhkan pengaman ketat di bawah kendali satuan Brigade Mobil (Brimob) Polri.
"Hal ini tak lepas dari tingginya potensi gangguan keamanan di lingkungan parlemen," kata pria asal Tanjung Priok, Jakarta ini.
Baca juga: OTT komisioner KPU, DPR: KPK dinakhodai Firli tetap garang
Alasan Brimob sebagai satuan tugas pengendali opsus, tambah dia, tidak lepas dari tugas-tugas taktis yang selama ini melekat pada Brimob.
Namun di sisi lain, dia menekankan personel Brimob yang bertugas sebagai Pam Opsus harus tetap menunjukkan sisi humanis layaknya filosofi Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
"Seperti disampaikan kapolri, meski tegas namun tidak menghilangkan pendekatan humanis dalam menjalankan peran atau tugasnya," ucap Bendahara Umum Partai NasDem ini.
Sebagaimana diketahui, Bambang Soesatyo yang turut menandatangani MoU tersebut dalam keterangannya saat menjabat Ketua DPR RI mengungkapkan bahwa MoU ini merupakan bagian dari sinergitas antara DPR RI dan Polri di dalam menjaga keamanan di Kompleks Parlemen.
"Peningkatan keamanan ini karena tingginya potensi gangguan di Kompleks Parlemen, ini dalam rangka meningkatkan keamanan bukan dari kritik dan imunisasi. Ini telah lama kita bahas sejak ada berbagai peristiwa bom-bom bunuh diri beberapa waktu lalu," kata Bamsoet.
Baca juga: Tindak anggota 'nakal', DPR: Kapolri ingin melakukan pembenahan
Baca juga: Jaga kamtibmas, Komisi III DPR ingatkan Polri bangun komunikasi
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2020
