Presiden Jokowi diharapkan reformasi manajemen pencegahan karhutla

id karhutla sumsel,periode kedua jokowi,jokowi jilid II,kebakaran hutan dan lahan,asap palembang,asap sumsel,reformasi pencegahan karhutla,menteri visi l

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meninjau penanganan kebakaran lahan di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Pelalawan, Riau, Selasa (17/9/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.

Palembang (ANTARA) - Presiden Joko Widodo diharapkan dapat mereformasi manajemen pengelolaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada periode kedua agar bencana asap tak terulang.

Pengamat Komunikasi Lingkungan Sumsel Dr. Yenrizal Tarmidzi di Palembang, Selasa, mengatakan untuk mereformasi pencegahan karhutla maka para menteri Jokowi jilid II harus memiliki visi lingkungan yang menjamin keterjagaan alam.

"Pencegahan karhutla tidak bisa parsial hanya pihak-pihak tertentu saja, karena urusan karhutla juga ada dinamika politik dan ekonominya, jadi memang perlu keberanian yang kuat untuk mengatasi karhutla secara keseluruhan," ujar  Yenrizal kepada Antara.

Selama lima tahun pertama Jokowi menjadi presiden, menurutnya sudah banyak capaian keberhasilan dalam menangani karhutla, seperti pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) yang menjalankan fungsi perbaikan lahan gambut.

Baca juga: Pakar: Pencegahan karhutla harus mulai dari pengawasan pemda
Baca juga: Karhutla, upaya pencegahan dinilai lebih efektif untuk mengatasinya


Namun realitasnya, kata dia, kebakaran hutan, kebun dan lahan masih terjadi selama lima tahun terakhir, baik dalam skala kecil maupun besar seperti pada 2015 dan 2019.

"Semua pihak harus jujur bahwa karhutla sebenarnya terjadi setiap tahun, meskipun ada faktor alam tapi jika diimbangi dengan upaya sistematik yang maksimal sejak awal maka karhutla dapat dicegah," tambahnya.

Ia mengamati langkah berbagai pihak dalam mengatasi karhutla masih sebatas upaya tanggap darurat, belum sampai pada upaya pencegahan yang menyentuh akar permasalahan, seperti persoalan lahan terlantar yang diabaikan pemiliknya.

"Jika tidak dikelola akar masalahnya, maka setiap tahun habis saja anggaran untuk memadamkan api," ujarnya.

Salah satu upaya pencegahan bisa dilakukan dengan memperbanyak desa-desa binaan yang wilayahnya pernah atau dekat dengan lokasi langganan karhutla, cara ini cukup efektif mencegah terjadinya karhutla, sehingga perlu diperkuat dengan kebijakan presiden yang implementasinya maksimal di lapangan.

"Sudah banyak desa-desa binaan di Sumsel yang tidak terbakar lagi, upaya pembinaan ini harus dimaksimalkan sebagai bagian dari manajemen pengelolaan pencegahan karhutla," kata Yenrizal.

Baca juga: Presiden Jokowi tegaskan pentingnya upaya pencegahan Karhutla
Baca juga: KLHK ingatkan kembali arahan presiden terkait pencegahan Karhutla
Baca juga: CIPS ingin KLHK-Pemda pantau lahan hutan secara daring

Pewarta : Aziz Munajar
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar