WALHI: Ruang demokrasi penting untuk wujudkan keadilan ekologis

id WALHI,ekologi,lingkungan hidup

Koordinator WALHI Khalisah Khalid (kanan) dan Manajer Advokasi RMI Wahyubinatara dalam diskusi di kantor WALHI, Jakarta Selatan, Rabu (16/10) (ANTARA/Prisca Triferna)

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Khalisah Khalid mengatakan, ruang demokrasi yang terbuka luas untuk menyampaikan opini dan kritik adalah salah satu hal penting untuk mewujudkan keadilan ekologis dan sosial.

"Agenda penyelamatan lingkungan dan reforma agraria akan semakin berat jika ada tantangan dalam demokrasi. Buat kita agenda untuk mendorong keadilan ekologis dan sosial itu hanya bisa dimungkinkan jika iklim demokrasi berjalan dengan baik," ujar Koordinator Desk Politik WALHI itu dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Menurut dia tatanan demokrasi yang menjamin kebebasan untuk memberikan opini oleh pemerintah akan dapat membantu mewujudkan keadilan ekologis dan sosial.

Baca juga: LSM harap Jokowi prioritaskan agenda kerakyatan dan lingkungan hidup

Hal itu, ujarnya karena akan memungkinkan rakyat dapat berpartisipasi dalam konteks pembangunan lewat kritik yang membangun.

Partisipasi rakyat, ujar Khalisah terutama dalam pembuatan dan pengesahan undang-undang harus dijamin karena akan menyangkut harkat hidup masyarakat Indonesia.

Khalisah mengharapkan Presiden Joko Widodo dalam periode keduanya bergerak lebih independan dan tidak tersandera dengan agenda partai politk yang mendukungnya dalam Pemilihan Umum 2019 karena dia mendapatkan mandat langsung dari rakyat.

Baca juga: Walhi: Pemerintah perhatikan dampak lingkungan proyek nasional

Oleh karena itu, dia mengharapkan secara khusus dalam permasalahan lingkungan hidup presiden mampu memilih menteri yang mampu bekerja dan secara khusus memahami kompleksitas isu agraria dan lingkungan.

"Selain leadership perlu juga keberanian politik. Orang yang punya keberanian politik untuk memangkas oligarki dan birokrasi yang memperlambat implementasi janji presiden," tegasnya.

Baca juga: Walhi: RUU Pertanahan tidak boleh ampuni pelaku kejahatan lingkungan

Pewarta : Prisca Triferna Violleta
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar