Kemudian juga supaya pemda menganggarkan dalam anggaran tidak terduga lewat APBD, agar kalau ada apa-apa tidak menunggu bantuan pusat, tapi bisa dikerjakan sendiri," tambah Tjahjo.
Tangerang Selatan (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepala daerah yang terdampak kebakaran hutan lahan (karhutla) untuk peka dalam mengatasi bencana asap bersama dengan sejumlah instansi terkait dari pemerintah pusat.

"Kami minta gubernur, bupati dan wali kota untuk peka, bersama dengan TNI, Polri dan seluruh elemen terkait, bersama-sama mengatasi ini," kata Mendagri usai menghadiri peringatan HUT Ke-9 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Selasa.

Mendagri juga meminta para kepala daerah terkait untuk memperhatikan dan menjalankan instruksi dalam dua radiogram yang telah dikirimkan sejak satu bulan lalu.

Baca juga: Presiden Jokowi tegur Pemda Riau tak serius dukung penanganan Karhutla

Dalam radiogram tersebut, Mendagri meminta kepala daerah untuk berkoordinasi dengan aparat terkait dalam upaya penanganan asap sebagai dampak dari karhutla.

"Kemudian juga supaya pemda menganggarkan dalam anggaran tidak terduga lewat APBD, agar kalau ada apa-apa tidak menunggu bantuan pusat, tapi bisa dikerjakan sendiri," tambah Tjahjo.

Sementara itu, dalam upaya menangani dampak karhutla, Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan langsung ke Riau dan memimpin rapat terbatas bersama sejumlah jajaran menteri dan kepala lembaga terkait di salah satu hotel di Pekanbaru.

Baca juga: Presiden minta perangkat daerah aktif berantas titik api

Jajaran menteri Kabinet Kerja yang ikut dalam rombongan Presiden antara lain Menkopolhukam Wiranto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Selain itu, hadir pula Gubernur Riau Syamsuar, Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala BRG Nazir Foead, Kepala BPPT Hammam Riza, hingga pemerintah daerah setempat.

Baca juga: Seratusan Mahasiswa desak Gubernur Riau cabut izin pembakar hutan

"Segala upaya telah kita lakukan. Tetapi memang yang paling benar itu adalah pencegahan sebelum kejadian ini api satu langsung padamkan, satu padam. Itu yang benar. Tapi ini sudah, karena kita berhadapan dengan hutan yang luas, berhadapan dengan lahan gambut yang luas, sekarang apinya sudah banyak seperti ini memang tidak mudah," kata Presiden.

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019